«

»

SIP Sakato Diluncurkan : Pemprov Berlakukan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring

4 September 2017

Gubernur Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Kasatgas Koruspgah KPK RI, Adliansyah Nasution dan Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM Pusat Siti Romayah saat meluncurkan SIP Sakato, Kamis (31/8).


Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar meluncurkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara daring (online) bernama Sistem Informasi Pelayanan (SIP) Sakato. Dengan SIP Sakato dapat memudahkan masyarakat dalam   mengurus izin, secara cepat, mudah dan bebas pungutan liar.

“Ini mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan perizinan dan non perizinan. Karena, ini sudah online. Jadi, waktu akan dipersingkat. Dimanapun berada masyarakat bisa mengurus perizinan. Meskipun online berkas-berkas perizinan mesti juga disiapkan,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Maswar Dedi saat pembukaan launching SIP Sakato di Halaman Kantor DPMPTSP Sumbar, Kamis (31/8).

Dikatakannya, bahwa aplikasi ini juga merupakan dari tindak lanjut rencana aksi program pemberantasan korupsi dari tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)  KPK RI. Sehingga adanya aplikasi berbasis online ini dapat mencegah terjadinya tindakan pungutan yang tidak wajar yang sering dikeluhkan masyarakat ketika mengurus perizinan secara manual.

“Jadi, ada aplikasi online ini tindakan yang tidak wajar selama pengurusan manual yang merusak citra pelayanan dapat dicegah. Pemohon cukup dirumah atau dimanapun berada dapat urus izin tanpa bertatap muka dengan pemberi izin,” terangnya.

Selain itu, SIP Sakato ini masyarakat dapat melakukan pemantauan progres perizinan yang dimohonkannya melalui tracking yang ada di aplikasi. Serta, juga terdapat system pengaduan jika masyarakat mengalai permasalahan ketika melakukan proses perizinan di DPMPTSP.

“Aplikasi ini banyak manfaatnya bagi masyarakat. Diantaranya, mempercepat proses perizinan, mencegah punggutan yang tidak wajar sering dikeluhkan masyarakat, memantau progres perizinan serta melakukan pengaduan. Ini sesuai dengan rekomendasi KPK yang menginginkan pelayanan mempermudah masyarakat dan mencegah pungutan yang tidak wajar,” ulangnya.

Dedi menambahkan, saat ini hingga Agustus 2017 sudah menerbitkan 938 jenis perizinan dan non perizinan. Ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 yakni 700 jenis perizinan dan non perizinan. “Artinya terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah izin yang diterbitkan DPMPTSP Sumbar dalam rentan waktu 6 bulan ini,” tandasnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan bahwa adanya SIP Sakato ini akan lebih efektif terkait kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan investor yang ingin berinvestasi di Sumbar. Serta dengan system yang online dapat secara cepat dan tidak memakan waktu yang berlarut-larut sehingga  membuat masyarakat dan investor yang hendak berinvestasi merasakan kenyamanan dalam berinvestasi.

“Pelayanan online serba cepat. Masyarakat maupun investor yang hendak mengurus izin di Sumbar merakan pelayanan yang bagus. Sehingga dapat meningkatkan nilai investasi di Sumbar kedepannya, karena kemudahan perizinan yang diberikan,” kata IP.

Ditambahkannya, pelayanan online ini juga mengurangi tindakan yang menjurus kepada pungutan yang tidak wajar yang sering dikeluhkan masyarakat ketika melakukan pengurusan perizinan secara manual. “ Untuk itu adanya online ini yang beri kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus perizinan serta terhindar dari tindakan pungutan yang tidak wajar. Jadi online ini merupakan cara untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal pelayanan publik,” ulasnya.

Sedangkan, Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM Pusat Siti Romayah, memberikan apresiasi kepada DPMPTSP Sumbar yang telah berinisiatif mengembangkan SIP Sakato perizian dan non perizinan yang juga tutur didukung KPK. Sehingga, diharapkan SIP Saskato ini dapat memudahkan perizinan. Serta, proses yang transparan dan memberikan kepastian kepada investor.

Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Koruspgah) KPK RI, Adliansyah Nasution mengatakan, KPK RI sejak enam bulan yang lalu telah mendorong DPMPTSP seluruh provinsi untuk membuat aplikasi secara online dalam hal pelayanan. Sebab, permohonan perizinan sangat rawan akan terjadi pratek pungutan yang tidak wajar. Adanya online dan tidak manual lagi dilakukan permohonan perizinan dapat mencegah itu terjadi.

“Adanya sistem online. Tidak akan terjadi pertemuan antara pemberi izin dengan pemohon izin. Karena jika dilakukan secara manual pasti ucapan terimakasih ini tidak akan terlekan. Kalau online mana bisa lagi. Ini merupakan salah satu cara mencegah terjadi korupsi,” katanya.

Selain itu, adanya sistem online ini tidak adalagi cerita untuk memperlambat prosedur. Dimana itu sering terjadi jika dilakukan dengan manual. “Jadi tak ada alasan lagi jika sudah online untuk memperlambat pelayanan perizinan kepada masuyarakat. Karena online itu cepat tidak memakan waktu yang lama,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Adliansyah juga menghimbau masyrakat yang ingin mengurus perizinan untuk melengkapi permohonan sebelum diajukan. Sehingga, saat mengajukan perizinan tidak ada kelengkapan yang tertinggal. Dan untuk DPMPTSP memberikan informasi yang detil kepada masyarakat jika ada kekurangan terkati permohonan izinnya baik itu melalui email ataupun sms gateway.

Singgalang, 4 September 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>