«

»

Sumbar Mau Hilangkan Anjing Liar

23 Januari 2018

• Sapto Andika Candra

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berencana menyebarkan imbauan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan eliminasi terhadap anjing-anjing liar.

Langkah ini dilakukan untuk menekan potensi penyebaran rabies dari anjing liar kepada manusia.

“Buatkan surat ke bupati untuk eliminasi anjing liar. Buatkan surat dari Dinas Kesehatan juga,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Pravitno saat rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar, Senin (22/1).

Catatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat, pekan ini sudah ada satu warga Kabupaten Solok Selatan yang diterbangkan ke Singapura untuk mendapatkan serum antirabies (SAR).

Sebelumnya, sudah ada lima warga Kabupaten Agam yang juga dirujuk ke Singapura untuk mendapat pengobatan rabies. Pengobatan rabies dengan SAR memang hanya bisa diperoleh di Singapura.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat Merry Yuliesday mengungkapkan, berbeda dengan vaksin, serum antirabies belum diproduksi secara mandiri di Indonesia.

Hal ini, kata dia, yang membuat penanganan pasien rabies belum bisa optimal. Apalagi, demi mendapat SAR di Singapura, pasien mesti merogoh kocek Rp 30 juta. Sementara untuk vaksinnya, Dinas Kesehatan Sumbar masih memiliki pasokan 1.120 paket vaksin rabies.

Tapi, kalau serum, harus ke Singapura. Makanya solusinya mengendalikan sumber penyakitnya, eliminasi anjing liar,” ujar Merry.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untong Suseno Sutarjo menambahkan, serum antirabies saat ini memang hanya diproduksi India.

Itu pun, Indonesia masih harus memesan dalam jumlah banyak lewat Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) untuk mendapatkan pasokan SAR. Hal tersebut, menurut dia, menyulitkan Indonesia mengakses SAR dalam jumlah mencukupi.

“Kalau vaksin memang diproduksi dalam negeri, namun kan itu harus dilakukan Mentan (Menteri Pertanian), namun Mentan tidak merasa anjing ini ternak. Sehingga, Kementan enggak menyuntikkan (ke anjing),” katanva.

Sebelumnva, anggota Komisi IX DPR asal Sumbar Betti Shadiq Pasadigoe menyampaikan risiko penyebaran rabies di daerahnya. Hal ini, menurut Betti, tak lepas dari budaya masyarakat yang kerap berburu babi dengan bantuan anjing.

Betti tidak rnernpermasalahkan tradisi yang dijalankan masyarakat. Hanya saja, kata dia, serum anti rabies yang terbatas meningkatkan risiko penularan rabies menjadi tinggi di Sumatra Barat.

‘Namun, kami mendengar informasi bahwa SAR ini susah didapatkan. Bahkan di Agam saya dengar, di sana enggak ada serum akhirnva dia harus ke Singapura. ini kan membutuhkan biaya yang besar,” ujar Betti.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dirilis 2017 lalu, sebanyak 86 orang meninggal karena rabies pada 2016.

Hingga saat ini, baru terdapat sembilan provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai daerah bebas rabies, sedangkan 24 provinsi lainnya masih endemis.

Dan sembilan provinsi yang di nyatakan bebas rabies, sebanyak lima provinsi di antaranya bebas historis yakni Bangka Belitung, Kepulauan Riau, NTB, Papua Barat, dan Papua.

Sernentara empat provinsi lainnya dinyatakan bebas rabies, yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,dan DKI Jakarta.

Republika, 23 Januari 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>