«

»

Mempercepat Kemudahan Berusaha

1 Februari 2018

Pada 23 Januari 2018 lalu, Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se Indonesia diundang mengikuti rapat kerja (raker) bersama Presiden Joko Widodo. Saya hadir di acara ini. Raker membahas percepatan kemudahan berusaha di daerah. Dan secara efektif dalam waktu kurang dari dua jam Presiden dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi bersama Wakil Presiden berhasil dengan tuntas memaparkan persoalan yang ada serta solusinya. Sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama namun padat dengan materi dan pesan, kami yang hadir bisa mendapatkan informasi dan masukan yang berharga. Yaitu bagaimana agar investasi masuk ataupun para pengusaha bisa berusaha dengan baik di daerah.

Presiden membuka sambutannya dengan menyebutkan bahwa saat ini berbagai indikator ekonomi yang ada memperlihatkan hal positif. Di antaranya tingkat suku bunga yang ditetapkan BI sudah cukup rendah. Demikian pula dengan inflasi yang cukup rendah. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen termasuk yang lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Cadangan devisa cukup tinggi. Indeks harga saham gabungan juga menunjukkan angka menggembirakan. Nilai ekspor CPO (minyak sawit) juga memperlihatkan angka yang bagus. Industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir menyerap lebih dari 21,2 juta orang tenaga kerja. Nilai ekspor batu bara juga memperlihatkan kenaikan akibat tingginya permintaan di kawasan Asia.

Ibarat kondisi seseorang, saat ini Indonesia dalam keadaan sehat, mengacu kepada indikator ekonomi yang positif. Tapi mengapa tidak bisa berlari. Jika kita tidak bisa berlari maka kita akan tertinggal oleh negara-negara lain, seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia. Bahkan bisa tertinggal dari Laos dan Myanmar. Presiden mempertanyakan hal demikian.

Presiden Joko Widodo juga memaparkan bahwa ekonomi bergerak dengan adanya aliran uang. Selama ini uang yang ada di APBN dan APBD baru bisa menggerakkan ekonomi hingga 20 persen. Sisanya sebesar 80 persen digerakkan oleh sektor swasta yaitu para pengusaha dan investor.

Para pengusaha dan investor banyak yang antre untuk masuk ke Indonesia. Tapi yang bisa terlayani baru 25 persen, sisanya 75 persen tidak terlayani. Namun demikian, yang 25 persen pun sudah tahunan baru dapat izin. Sehingga perlu waktu lama untuk berusaha di Indonesia akibat pengurusan izin di pusat dan daerah. Presiden membayangkan ratusan lembar surat yang harus didapat untuk mendapatkan izin dan memakan waktu tahunan. Sementara di Uni Emirat Arab hanya satu lembar suratĀ  sudah mewakili semua izin kegiatan uzaha. Demikian pula di Jerman.

Inilah salah satu penyebab yang menghambat kita tidak bisa berlari, karena menghambat orang mau masuk. Maka Presiden menyatakan untuk ke depan aturan-aturan yang ada dipersingkat dan dipermudah. Sehingga hitungannya bukan lagi tahun atau bulan, tapi berbilang hari bahkan perjam. Dengan demikian banyak orang yang masuk untuk investasi dan berusaha, dan yang 80 persen untuk menggerakkan ekonomi bisa terpenuhi.

Jika itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat akibat didorong masuknya investasi dan usaha, sehingga lapangan pekerjaan tercipta, semakin banyak orang yang tidak menganggur, pendapatan pun bertambah dan PDB perkapita juga meningkat.

Untuk hal itu, Presiden menekankan kepada kami yang hadir untuk mempermudah izin berusaha di daerah dan mempercepatnya. Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo. Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, maka perlu fokus kepada investasi dan ekspor, sementara APBN dan APBD sudah berjalan otomatis. Karena kedua hal ini berdampak kepada penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan. Dan itu diawali dari kemudahan berusaha dan masuknya investasi. Investasi dan usaha akan mendorong produktivitas sehingga berpengaruh kepada peningkatan ekspor dan masuknya devisa. Selain itu investasi dan usaha yang berkembang pesat akan mempercepat dan meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen maka akan mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Wapres juga menekankan agar ekspor kita tidak hanya tergantung kepada CPO dan batu bara, tetapi produk yang sudah diproses penciptaan nilai tambahnya. Sementara itu daerah-daerah agar kreatif untuk meningkatkan investasi. Kondisi negara kepulauan menghendaki agar daerah mampu otonom dalam menghidupi wilayahnya. Dan tidak terlalu tergantung untuk mengharapkan orang Jakarta masuk ke daerah untuk investasi dan berusaha.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution dalam pertemuan tersebutĀ  menegaskan pentingnya peran satgas investasi dalam rangka percepatan berusaha. Alhamdulillah, Sumbar termasuk 10 provinsi (termasuk kabupaten/kota) pertama yang sudah membuat satgas tersebut. Untuk di Sumbar, satgas diketuai oleh Wakil Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pembentukan satgas dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. Atau ringkasnya untuk memudahkan pelaksanaan berusaha dan investasi di daerah. Maka, satgas akan melakukan inventarisasi dan penyisiran aturan-aturan di pusat dan daerah sehingga memungkinkan untuk dikurangi atau dihilangkan sekiranya aturan tersebut tidak mempermudah atau mempercepat kemudahan berusaha. Dengan demikian nantinya akan ada satu kesatuan garis aturan dari pusat hingga daerah yang memudahkan orang berusaha serta masuknya investasi.

Adanya kebijakan untuk mempercepat dan memudahkan orang berusaha dan masuknya investasi jelas akan menguntungkan masyarakat. Karena hal ini akan membuka peluang lapangan kerja yang luas. Termasuk membantu para petani untuk menambah penghasilan mereka. Karena disadari bahwa bergantung kepada satu sumber mata pencarian saat ini tidak lagi memadai.

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres, 1 Februari 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>