«

»

Presiden: Kini Masih Suasana Krisis

2 Juli 2020

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan yang penting kepada seluruh jajaran kabinet. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menangani situasi saat ini, dengan memiliki “sense of crisis“, karena saat ini, tiga bulan ke belakang, dan tiga bulan ke depan masih dalam suasana krisis (pandemi Covid-19). Di mana kepedulian kepada masyarakat harus semakin ditingkatkan. Presiden meminta para menteri tidak menganggap kondisi saat ini normal dan biasa. Karena mereka bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia.

Presiden menyampaikan, pendekatan krisis yang harus dilakukan, bukan pendekatan normal. Para menteri harus berpikir dan bertindak extraordinary untuk kepentingan masyarakat. Presiden mengutip data OECD di mana pertumbuhan ekonomi bisa minus 6-7,6%. Sedangkan data Bank Dunia, bisa minus 5%. Maka, berbagai kebijakan terkait penanganan Covid-19 harus segera dijalankan. Jangan menghambat program untuk rakyat. Dana-dana untuk masyarakat terkait Covid-19 dan stimulus ekonomi harus segera dicairkan. Belanja kementerian harus segera dikeluarkan agar ekonomi bergerak. Harus punya pandangan yang sama menghadapi krisis. Bila perlu, Perppu dan Perpres akan dikeluarkan oleh Presiden. Bila perlu Menteri juga bisa keluarkan Permen.

Pesan Presiden Joko Widodo sesungguhnya juga secara tidak langsung ditujukan kepada masyarakat. Saat ini kita masih berada dalam kondisi krisis, yaitu pandemi Covid-19, yang mengharuskan kita untuk rajin mencuci tangan, keluar rumah memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga kesehatan dan kebersihan.

Namun ternyata di era New Normal cara pandang sebagian masyarakat menganggap saat ini sudah seperti kehidupan normal biasa. Ada kecenderungan kurang mempedulikan kondisi pandemi Covid-19. Sehingga mereka keluar rumah tanpa memakai masker, dan banyak yang keluar rumah tanpa prioritas yang jelas atau tidak memiliki kepentingan yang jelas. Kemudian masih banyak yang berkerumun, tidak mematuhi aturan kesehatan protokol Covid-19. Padahal Covid-19 masih mengintai. Akibatnya muncul cluster baru, dan daerah hijau kembali merah. Jika dibandingkan dengan negara lain, bahkan terjadi peningkatan jumlah orang positif Covid-19 akibat pelonggaran.

PSBB memang sudah selesai. Saat ini Sumbar memasuki New Normal atau Tatanan Hidup Baru Produktif dan Aman Covid. Namun masyarakat harus tetap memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, berpikir ulang jika mau keluar rumah. Dan saat ini Indonesia masih dalam status darurat kesehatan. Sumbar pun masih dalam status darurat kesehatan. Karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Berbagai pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Kepolisian RI, dan pihak lainnya, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sediakala, bukan berarti sudah lepas dari krisis. Justru saat ini kita masih dalam suasana krisis. Pelonggaran adalah upaya agar masyarakat bisa kembali produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu bagi kami, pemerintah daerah, di satu sisi Sumbar saat ini alhamdulillah kurva atau grafik pertambahan orang yang positif Covid-19 sudah melandai, tingkat kesembuhan sudah 80 persen. Namun kami harus tetap waspada karena Sumbar adalah bagian dari Indonesia dan dunia yang saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang belum ada obat atau antivirusnya.

Kami terus mewaspadai kondisi krisis ini, karena sewaktu-waktu ada kemungkinan muncul cluster baru di Sumbar. Kami belajar dari daerah lain, di mana kota/kabupatennya sudah ada yang “hijau” tapi tiba-tiba kembali “merah” dengan munculnya cluster baru. Salah satu sebabnya, karena perpindahan orang atau orang bepergian masih terjadi dan masih dalam kondisi pandemi.

Dengan suasana krisis demikian, kami selaku kepala daerah juga meminta pejabat dan pengambil keputusan terkait memiliki “sense of crisis” dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan, mencairkan segera anggaran yang sudah disiapkan, tidak menghambat program-program untuk rakyat, dan berpikir serta bertindak extraordinary. Karena saat ini status darurat kesehatan masih berlaku secara nasional, di mana Sumbar juga turut memperpanjang status darurat kesehatan mulai 29 Juni 2020, yang sebelumnya berlaku hingga 28 Juni 2020.

Kami juga memperhatikan tiga hal yang disarankan oleh WHO dan disampaikan juga oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Pertama, dari sisi epidemiologi, mampu mengendalikan Covid-19. Dengan terus melakukan testing, tracking, isolasi, dan treatment. Kedua, tetap menyediakan pelayanan kesehatan yang baik sesuai protokol Covid-19. Seperti tetap menyiapkan sarana dan prasarana untuk Rumah Sakit, Puskesmas, Karantina, juga termasuk kebutuhan APD. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pandemi Covid-19 sehingga mau mengikuti aturan kesehatan protokol Covid-19.

Jika seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat sudah memiliki kesadaran bersama akan krisis yang masih berlangsung (pandemi Covid-19), sehingga sudah tahu tugas dan peran masing-masing, maka insya Allah dalam suasana krisis kita bisa tetap produktif dalam mencari penghasilan, sekaligus aman dari Covid-19 karena patuh dengan aturan kesehatan yang ada. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Harian Singgalang, 2 Juli 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>