Padang, Padek—Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akun­tan Indonesia (IAI), Mardiasmo menilai tata kelola pemerintahan di Indonesia lemah. Ini dikare­nakan belum adanya sistem pe­ngen­dalian intern. Ditunjukkan dengan penilaian auditor Badan Pemeriksaan Ke­uangan (BPK) masih mem­berikan opini wajar dengan penge­cualian (WDP) terhadap laporan keuangan.

”Tak hanya penilaian auditor BPK,  juga ditunjukkan dengan masih maraknya praktik korupsi dan pelayanan publik yang belum baik serta penyerapan anggaran yang masih rendah,” kata Mar­diasmo, yang juga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP) RI itu seusai pelantikan pengurus wilayah IAI Sumbar periode 2012-2016, di aula Gubernuran, Rabu (20/6).

Melihat kondisi itu, Mardias­mo menyatakan sudah saatnya para akuntan, khususnya di Sum­bar agar profesional lagi, sehingga asumsi masih buruknya lapo­ran keuangan daerah di Sumbar, bisa dieliminir.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengharapkan kebera­da­an IAI itu dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah secara konkrit kepada masyarakat. Apalagi, Pemprov mem­butuhkan tenaga akuntansi da­lam setiap pelaporan keuangan. Ketua IAI Sumbar terpilih, Mu­nadi Arifin mengharapkan IAI menjadi mitra Pemprov, kabu­paten/kota dan bisnis. ”Tujuan­nya untuk mewujudkan trans­pa­ransi dan akuntabilitas pengelo­laan keuangan Negara/daerah,” tukasnya. (zil/ad)

Padang Ekspres 21 Juni 2012