PADANG — Rapat forum komunikasi pimpinan kepala daerah (Forkopimda-dulu muspida) Pemprov Sumbar minta pada Walikota Padang untuk membuat perjanjian dengan investor Group Lippo.

Forkompimda minta juga minta jaminan pada investor benar-benar tidak ada upaya kriteninasi.

“Surat perjanjian dengan Lippo? Siap saya laksanakan perintah tersebut. Kristenisasi? Saya jamin tidak ada. Jika terlihat indikasi, saya maju ke depan untuk mengusir Lippo. Jika tidak ada sama sekali, mari kita dukung investor,” sebut Walikota Padang, Fauzi Bahar kepada Singgalang, tadi malam.

Rekomendasi Forkominda itu lahir dari rapat yang digelar Gubernur Irwan Prayitno dengan Forkompimda yang digelar Rabu (19/6) malam. Rapat tersebut membahas banyak hal, selain terkait investasi Lippo Group, juga antisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kita forkopimda sudah minta pada Pemko Padang untuk membuat perjanjian yang isinya investasi tersebut benar-benar bersih dari praktik kristenisasi. Karena dengan jaminan itu dapat meredam sak wasangka dari masyarakat,”sebut Irwan Prayitno terkait polemik pembangunan rumah sakit Siloam oleh Lippo Group di Sumbar.

Menurutnya, polemik biasa saja terjadi. Setelah ada jaminan, masyarakat akan dapat menerima. Apalagi, jaminan nantinya juga harus diberikan oleh investor itu sendiri.

“Kita harap juga ada jaminan dari investor, jika itu sudah ada rasanya tidak ada masalah lagi,” ujarnya.

Dikatakannya, selain meminta Walikota Padang untuk membuat perjanjian jaminan tidak ada kristenisasi pada proyek Lippo Group. Forkopimda juga meminta Walikota Padang mengajak tokoh masyarakat berdiskusi terkait rencana investor tersebut.

Sebelumnya, Lippo Group berencana merealisasikan proyek Lippo Plaza di Padang. Proyek itu terdiri dari mal, hotel, rumah sakit dan sekolah. Lokasinya berada pada Jalan Khatib Sulaiman. Peletakan batu pertama dilakukan, Ketua DPD RI Irman Gusman. Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya mengatakan Lippo Plaza diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup modern masyarakat Padang dan Sumatra Barat pada umumnya.

Lippo Plaza memiliki luas bangunan 94.000 meter persegi (m2), meliputi rumah sakit internasional (Siloam Hospitals) berkapasitas 300 tempat tidur, Hotel Aryaduta dengan kapasitas kamar 200 unit, Sekolah Padang Harapan dengan kapasitas 1.680 siswa, serta pusat perdagangan/mal (Lipppo Malls) seluas 55.000 m2. Kawasan terintegrasi Lippo Plaza ditargetkan dapat menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja.

Namun seiring dengan bergulirnya rencana tersebut, dimunculkan oleh sekelompok orang polemik di masyarakat Padang. Ada tudingan Lippo Group membangun Lippo Plaza bagian dari misi kritenisasi di Padang, Sumbar umumnya. Untuk itu Forkopimda Sumbar rekomendasikan agar Walikota Padang mampu meyakinkan masyarakat dengan adanya perjanjian dengan investor.

Siap laksanakan
Fauzi Bahar menyebutkan, jadi walikota atau pun tidak setelah Lippo beroperasi, maka ia akan terus memantau. Kalau ada indikasi kristenisasi, ia akan tampil ke depan menjaga Islam di Minangkabau. “Saya selama ini Insya Allah telah berbuat untuk syiar Islam, tidak di mimbar tapi dalam praktik sehari-hari,” kata dia.

Ia berterima masih kepada unsur pimpinan di tingkat provinsi yang memberikan perhatian pada insvestasi di Padang.

“Sungguh susah anak kemenakan kita mencari kerja sekarang, janganlah dihembus-hembuskan juga isu kristenisasi itu. Lihat di Jambi, Palembang, Makassar di sana ada Lippo, tidak ada kristenisasi. Jambi saja bisa menerima, kita kok heboh betul,” kata dia. (401/107)

Singgalang 21 Juni 2013