«

»

BPSK Diperkuat Demi Konsumen

24 Mai 2017

Profil Irwan Prayitno

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus memperkuat peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah ini. Harapannya kehadiran lembaga ini makin memberikan perlindungan kepada konsumen.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Singgalang menegaskan, perlindungan kepada konsumen itu penting diperhatikan apalagi di era global dan perdagangan bebas sekarang, produk luar negeri mudah masuk Indonesia, termasuk ke Sumbar.

“Kehadiran BPSK diharapkan mampu menjawab tantangan ini sehingga perlindungan konsumen yang juga menjadi tuntutan saat ini, benar-benar terlaksana di lapangan. Apalagi, tahun ini, BPSK yang dulunya berada di bawah kewenangan pemerintah kota dan kabupaten, kini beralih jadi kewenangan ke Pemprov Sumbar,” kata Irwan kepada Singgalang, Senin (21/5) di Padang.

Menurutnya, sesuai UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah pusat membentuk BPSK di kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui sengketa konsumen di luar pengadilan. Kemudian, berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah , pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh kota/ kabupaten menjadi kewenangan provinsi.

Ditambahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar Asben Hendri, lingkup pengaturan BPSK yang dibuat meliputi pembentukan, tugas, wewenang BPSK, keanggotaan BPSK, Sekretariat BPSK, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan BPSK.

Dia mengatakan, saat ini di Sumbar sudah ada 12 BPSK, yaitu Padang, Bukittinggi, Padang Pariaman, Padang Panjang, Sijunjung, Pasaman Barat, Payakumbuh, Kabupaten Solok, Pariaman, Agam, dan Limapuluh Kota.

“Padang sudah berakhir masa tugasnya dan kini masih dalam proses pembentukan pengurus yang baru. Sedangkan masa tugas BPSK Kota Solok akan berakhir di November dan Bukittinggi pada Juli,” katanya.

Menurut Asben, dengan keluarnya peraturan baru ini, BPSK yang telah ada, tetap lanjut, sampai berakhirnya masa tugas mereka.

Di samping itu, untuk pendanaan mereka, maka itu akan ditanggung provinsi. Jadi, para BPSK yang ada di kabupaten/ kota tak perlu khawatir dengan peralihankewenangantersebut. Pemprov tidak akan mengganti pengurus BPSK di kabupaten/kota sampai habis masa jabatannya.

Terkait adanya keinginan untuk tujuh kabupaten/kota yang juga akan membentuk BPSK, maka itu sah- sah saja. Cuma dalam aturan terbarunya, pembentukan BPSK diusulkan Gubernur kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri disertai kesanggupan penyediaan pendanaan. “Jika dana di provinsi tersedia, maka bisa saja nanti Gubernur menerima usulan pemerintah kota dan kabupaten dan meneruskannya ke pusat. Demikian juga terhadap BPSK yang ada saat ini juga bakal dievaluasi kinerjanya,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Disperindag, M. Syahrial menjelaskan tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Kemudian, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen dan lain-lain.

Untuk keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Unsur pemerintah berasal dari perangkat daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang menjadi domisili BPSK. Unsur konsumen berasal dari LPKSM di kabupaten/ kota yang menjadi domisili BPSK dan pelaku usaha yang berasal dari asosiasi atau organisasi pelaku usaha di kabupaten/ kota yang menjadi domisili BPSK.

“Anggota setiap unsur berjumlah paling sedikit berjumlah 3 orang atau paling banyak berjumlah 5 orag dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan beban kerja BPSK setempat, “terang Syahrial.

Disamping itu, gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi , ba ik secara bersama- sama atau sendiri terhadap pelaksanaan tugas BPSK. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan sinergi , kesinambungan dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan BPSK .

Dalam melaksanakan tugasnya ketua BPSK menyampaikan laporannya kepada gubernur melalui dinas yang membidangi urusan perdagangan di Pemprov Sumbar dan ditembuskan kepada menteri melalui direktur jenderal. Laporan disampaikan dalam bentuk laporan semester tahunan.

Asben yang didampingi M. Syahrial dalam kesempatan itu juga mengimbau agar konsumen bisa menjadi konsumen cerdas.

Apalagi dalam menghadapi Ramadhan dan Lebaran. Sebab dalam momen itu, dipastikan banyak makanan dan minuman yang dijual. Bahkan disajikan hingga mengundang selera.

 

Singgalang, 24 Mei 2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>