«

»

Demi Mendongkrak Realisasi Anggaran: APBD-P Sumbar Dikebut

7 September 2017

Demi mendongkrak realisasi anggaran, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Perubahan (APBDP) Sumbar Tahun 2017 dikebut. Pengesahannya ditargetkan 24 September mendatang, eksekusi program dimulai 1 Oktober. Hingga saat ini realisasi anggaran semua SOPD masih rendah, rata-rata 50 persen.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt.Intan Bano mengatakan sebenarnya pembahasan ini sudah terlambat. Seharusnya pengesahan APBD-P bisa dilaksanakan pertengahan September, sehingga awal Oktober bisa dieksekusi.

Namun sekarang DPRD dan Pemprov tetap mengusahakannya. “Targetnya kita sahkan 24 September. Lalu per 1 Oktober APBD-P sudah bias direalisasikan. Sehingga ada total tiga bulan untuk  mengejar realisasi program-program,” ujar Arkadius saat rapat paripurna DPRD bersama gubernur, Rabu (6/9).

Dia mengatakan agar bisa dipastikan per 1 Oktober bisa dieksekusi, Pemprov harus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga proses evaluasi APBD-P oleh Kemendagri tak memakan waktu terlalu lama.

Arkadius menegaskan pengesahan dan eksekusi APBD-P harus segera dilakukan. Ini mengingat masih rendahnya realisasi anggaran sebagian besar SOPD selingkungan Sumbar. Rata-ratanya masih 50 persen per akhir agustus. “Seharusnya sudah 60 persen ke atas,” ujar Arkadius. DPRD, kata dia, juga meminta gubernur untuk bersikap tegas pada OPD-OPD yang tak baik kinerjanya.

Kepala OPD yang tak bisa memiliki realisasi anggaran yang mencukupi, harus dievaluasi. Selain juga harus mendapatkan peringatan atau hukuman. “Gubernur harus pasang badan, harus tegas dan serius mengevaluasi. Jika OPD itu realisasinya rendah harus ada tindakan untuk memicu mereka. Jika tidak juga ada perbaikan, berarti harus ada perubahan pejabat OPD,” ujarnya. Gubernur Sumbar,

Irwan Prayitno mengatakan per Agustus tak ada lagi OPD yang realisasinya di bawah 50 persen. Dia mengatakan sudah membicarakan masalah  rendahnya realisasi bersama masing- masing kepala OPD. “Saya yakin realisasi program bisa dikejar hingga akhir tahun. Di sinilah letak fungsi adanya APBD-P,” ujarnya.

Irwan menjelaskan total APBD-P direncanakan Rp6,3 triliun. Yakni terdiri dari pendapatan daerah senilai Rp6,05 triliun. Belanja daerah Rp6,2 trilun yang terdiri dari belanja langsung Rp2,3 trilun dan belanja tidak langsung Rp3,9 triliun.

Pergeseran anggaran terjadi pada APBD Perubahan. Dari sektor pendapatan daerah terjadi penurunan. Sebaliknya, Belanja Daerah diproyeksikan membengkak.

“Target pendapatan daerah yang semula dialokasikan Rp6.110.976.953.502, turun sebesar Rp105.723. 118.252, atau sebesar 1,73 persen, sehingga menjadi Rp6.005.253.835.250,” ujarnya.

Sedangkan belanja daerah naik sebesar 0,05 persen atau Rp3.411.160.400, dari semula Rp6.225.976. 953.502 menjadi Rp6.229. 388.113.902. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar Rp224.134. 278.652.

“Defisit tersebut sepenuhnya dapat ditutupi dari pembiayaan netto yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan (SiLPA) sebesar Rp297. 134.- 278.652,” tambah Irwan.

Singgalang, 07 September 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>