«

»

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten Dan Kota

6 September 2017

RMOL. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar, di Hotel Bumiminang, Kota Padang, Rabu (6/9).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno; Wakil GUbernur Nasrul Abit; Ketua DPRD Sumbar yang diwakili olah Arkadius Dt. Intan Bano;  Sekdaprov Ali Asmar; Bupati/Walikota se-Sumbar Ketua DPRD se-Sumbar; serta SOPD terkait; Forkopimda; para asisiten; staf ahli Gubernur;

Dalam Kesempatanya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mewarning Bupati/Walikota terkait kebijakan terhadap  penyelenggaraan pemerintah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), jangan pernah mengajak atau mendorong ASN ikut berpolitik praktis, sehingga akan menimbulkan keresahan dan ketidak dinamisan terhadap kesinambungan penyelenggaraan pembangunan daerah.

“Bupati dan Walikota hendaknya menjaga netralitas ASN dan menempatkan ASN sesuai peran dan fungsinya secara professional, jangan libatkan dalam tim sukses atau ikut berpolitik prkatis, posisikanlah ASN secara profesi penyelenggaraan pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Kejadian beberapa peristiwa didaerah atas kebijakan pergantian pejabat yang tidak secara professional akan berdampak pada ketidak percayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah itu sendiri”, kata Irwan Prayito.

Irwan Prayitno juga menegaskan, ketika saya memimpin Sumbar periode pertama pada tahun 2010, tidak ada pergantian pejabat Pemprov. Sumbar kecuali pensiun dan terkait persoalan hukum. Dan selama 4 tahun menjabat tetap meneruskan program dan kegiatan pemerintahan sebelumnya, seperti penyelesaian pembangunan kelok Sembilan, masjid raya Sumatera Barat, jalan by pas dan program infrastruktur strategis multiyear lainya.

“Kami baru dapat memasukan strategis program pembangunan baru pada akhir tahun kepemimpinan tahun 2015, pembangunan Stadion Utama di Padang Pariaman, pembangunan gedung kebudayaan, gedung infrasi dan lain-lain dalam bentuk pembangunan multiyear,” ungkap Gubernur Sumbar tersebut.

Kata Irwan Prayitno, dalam pelaksanaan pembangunan yang telah terangkum dalam RPJMD, RPJP pembangunan daerah. Maka kesinambungan pembangunan menjadi sebuah komitmen fokus dalam percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan yang terbengkalai, sesungguhnya secara tidak langsung membawa kerugian pada kemajuan pemerintah daerah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kebijakan kepala daerah yang tidak secara berkesinambungan dalam memajukan pembangunan daerah dikawatirkan akan berdapat pada tingkat stabilitas kehidupan bermasyarakat yang dapat memperburuk kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” kata Irwan Prayitno.

Disampaikan juga oleh Gubernur Irwan Prayitno, dalam rangka menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan akutabel, dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Aparat Pengawas Penyelenggaraan Internal Pemerintah (APIP) di daerah serta  perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah.

“GWPP dalam melaksanakan Binwas Umum dan Teknis dibantu oleh Inspektorat Provinsi berdasarkan Permendagri No 76 tahun 2018 tentang pengawasan umum yang berkaitan dengan Pembagian Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian pada Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangun Daerah, Pelayanan Publik di daerah, Kerjasama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dalam bentuk pengawasan lain,” ujar Irwan Prayitno.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal melakukan pengawasan berhak memberikan penjatuhan sanki administrasi kepada Bupati /Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota, atas 19 jenis tindakan kecuali tindakan meninggalkan tugas dan wilayah kerja 7 hari. Dalam hal menjatuhkan sanksi tentu APIP Kemendagri melakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi sesuai kewenangannya.

“Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan, dalam memaknai UU no 23 tahun 2014 tentang pemerinth daerah, Gubernur itu tangan kanan dan Menteri itu tangan kiri saya, dalam menjalan mandat rakyat dalam mewujudkan  kesejahteraan rakyat,” tungkasnya.

Rmolsumbar.com, 06 September 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>