«

»

Cabut KIP-PKH tak Tepat Sasaran

8 Februari 2018

Sumbar Dapat Lima Bansos

Presiden Minta Selesaikan Sertifikat Tanah

Dharmasraya, Padek— Masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tak bisa main-main menggunakan bantuan pemerintah tersebut. Bila tak tepat sasaran, pemerintah bisa mencabutnya. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat menyerahkan KIP dan dana PKH di lapangan sepakbola Nagari Sungaiduo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (7/2). Presiden menegaskan, KIP dan PKH hanya diperuntukan peningkatan gizi anak dan tambahan biaya pendidikan anak.

“Di luar itu, tak diperbolehkan pemanfaatannya. Apalagi untuk beli rokok atau keperluan lainnya. Demikian juga KIP, hanya boleh digunakan untuk kepentingan pendidikan anak,” tegas Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Sumbar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2018.

Masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, tambah dia, bakal memperoleh dana bantuan social (bansos) Rp 1.890.000. Alokasi anggaran dibagi dalam empat tahap. Tahap I sebesar Rp 500 ribu, tahap II dan III masingmasing Rp 500 ribu, serta siMenteri Sosial Idrus Marham menyebutkan, penyaluran PKH di Dharmasraya merupakan perdana dan nantinya diikuti kota dan kabupaten lainnya di Indonesia. Sumbar mendapat alokasi PKH sebanyak 195.623 KPM dengan total alokasi anggaran Rp 369,727 miliar.

Sedangkan KIP, Sumbar mendapat kuota 471.498 siswa dengan total alokasi dana Rp 238,729 miliar. Di Dharmasraya, KIP diperuntukan 1.500 siswa. Namun saat kedatangan Presiden baru dibagi kepada 1.245 siswa. Rinciannya 374 murid SD, 374 siswa SMP, 187 siswa SMA, 187 siswa SMK dan 125 siswa kesetaraan. ”Bulan Februari ini merupakan bulan tuntas bansos. Rencananya, Komisi VIII DPR akan meninjau pelaksaan bansos ini,” ucapnya.

Bantuan Non-Pangan Tunai

Sementara bantuan nonpangan tunai disalurkan kepada delapan daerah, yakni Padang, Kota Solok, Agam, Sawahlunto, Padangpanjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Pariaman. Sumbar mendapat alokasi anggaran Rp 75.299 miliar untuk 55.051 KPM. Rinciannya, Padang 27.427 KPM, Kota Solok 2.256 KPM, Agam 23.612 KPM, Sawahlunto 1.009 KPM, Padangpanjang 2.123 KPM, Bukittinggi 2.908 KPM, Payakumbuh 5.745 KPM dan Pariaman 2.983 KPM. ”Tahun 2018, Sumbar mendapat lima bansos (bantuan sosial). Yakni PKH, beras sejahtera (rastra), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bansos disabilitas dan lansia,” ungkap Idrus.

Ranstra diterima 2.220.991 KPM. Dengan total bansos secara keseluruhan Rp 252,611 miliar. Penerima Rastra tak dipungut biaya apapun, masing-masingnya hanya mendapatkan pagu 10 kg. “Jika ada yang minta pungutan segera laporkan,” ucapnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berterima kasih atas besarnya perhatian pemerintah pusat ke Sumbar. Dia berharap perhatian tersebut terus berlanjut. “Kami mendukung program-program pemerintah pusat di daerah,” tukasnya.

Salah seorang penerima PKH dari Kecamatan Sitiung, Dharmasraya, Yatmini mengaku, sangat terbantu dengan PKH. ”Kami akan gunakan dana ini dengan sebaik- baiknya,” ucapnya.

 Tuntaskan Masalah Tanah

Di sisi lain, dalam kunjungannya ke Dharmasraya, Presiden Jokowi juga menyerahkan sertifikat tanah kepada warga. Dari 1.700 pensil tanah kuota Sumbar, ternyata baru 700 pensil terealisasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Sumbar menyelesaikannya tahun ini. “Kenapa masalah sertifikat tersebut selalu saya kejar? Karena secara nasional realisasi sertifikat juga belum berjalan sebagaimana diharapkan,” terang dia.

Dari target 126 juta sertifikat, menurut dia, sampai tahun 2015 baru terealisasi 46 juta sertifikat. Artinya, masih terdapat 80 juta sertifikat belum tuntas. Itulah sebabnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta segera menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.

“Jika tahun lalu baru 5 juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat, maka tahun ini 7 juta sertifikat harus diserahkan.Tahun 2019 saya targetkan menyerahkan 9 juta sertifikat,” tegas Jokowi. Sertifikat, tambah Jokowi, hal sangat penting sekali mengingat banyak pengaduan sengketa tanah. Ada yang antara tetangga dengan tetangga, warga dengan perusahaan dan lain sebagainya. Jika sertifikat sudah di tangan, maka hal itu bisa diselesaikan.

Suku Anak Dalam

Hal lain yang jadi perhatian adalah, Suku Anak Dalam (SAD) yang terlihat mendatangi areal sport centre Dharmasraya. Mereka datang membawa  poster selamat datang yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Saat berdialog dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, perwakilan SAD Marzuki Zain menyampaikan aspirasi agar dibuatkan rumah sehingga mereka bisa hidup menetap, membangun usaha, mengolah lahan dan memelihara lingkungan sebagaimana warga negara lainnya.

Menteri Eko, menurut Marzuki Zain, sangat respons dengan permintaan warga suku yang ada masih terasing ini. Malahan, Menteri Eko minta agar wali nagari menyediakan lahan untuk tempat permukiman untuk dibangun 30 unit rumah.

Padang Ekspres, 08 Februari 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>