«

»

Rakor Gubernur Sumatera

28 November 2018

Pada 21-23 November 2018 lalu berlangsung Rakor Gubernur se Sumatera di Padang. Rakor ini merupakan agenda rutin setiap tahun yang dimulai sejak 2010. Untuk 2018 pelaksanaannya di Padang, Sumbar. Tahun 2017 dilaksanakan di Jambi dan tahun 2019 insya Allah di Bengkulu.

Tema rakor kali ini adalah, “Pembangunan Infrastruktur Mendukung Pariwisata dan Pembangunan Regional Sumatera”. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau strategis yang perannya cukup besar menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di mana Pulau Jawa tetap merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi. Sementara di luar Jawa, Sumatera adalah salah satu penyumbang terbesar tersebut.

Dengan peran yang strategis tersebut, beragam isu yang terkait hajat hidup masyarakat dibahas di rakor. Seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, infrastruktur, pariwisata, ketahanan pangan, mitigasi, dan termasuk juga isu ekonomi seperti inflasi, kemiskinan, pengangguran dan lainnya.

Sebelum pelaksanaan rakor gubernur, terlebih dahulu dilaksanakan rakor teknis para Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Ini untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan di rakor gubernur, termasuk nanti pelaksanaannya. Apakah dilaksanakan di masing-masing provinsi, antar provinsi atau gabungan beberapa provinsi. Apakah melibatkan atau mengusulkan kepada kementerian tertentu atau lembaga pemerintah lainnya. Dan bahkan bisa juga usulan kepada Presiden. Rakor gubernur ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang kemudian ditindaklanjuti dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama).

Dalam Rakor Gubernur se-Sumatera di Padang, ada empat poin yang banyak disampaikan dan menjadi perhatian oleh para gubernur se Sumatera. Pertama konektivitas, yaitu udara, laut dan darat (jalan tol dan jalur kereta api). Untuk udara, yaitu adanya rute pesawat terbang antarprovinsi, dan untuk laut adalah jalur kapal atau tol laut antarpelabuhan. Sedangkan untuk darat adalah adanya jalan tol trans-Sumatera Aceh-Lampung (utara-selatan) dan juga Padang-Pekanbaru (barat-timur). Sedangkan untuk jalur kereta api diarahkan kepada provinsi-provinsi yang berdekatan, seperti Sumbar-Riau. Ini yang realistis bisa dilaksanakan. Sedangkan jalur kereta utara-selatan sepertinya masih memerlukan pembahasan lagi. Namun tidak menutup kemungkinan akan bisa direalisasi.

Poin kedua adalah perkebunan. Ini juga menjadi bahasan yang dominan. Karena sudah terjadi penurunan harga sawit dan karet yang merugikan petani/pekebun. Akhirnya disepakati untuk mencari investor yang mau membangun industri hilir. Dengan adanya industri hilir, maka harga lebih bisa terkendali dan tidak jatuh. Selama ini harga dalam perdagangan internasional lebih dominan diatur oleh pembeli dari mancanegara.

Dengan adanya industri hilir untuk sawit, ada tempat alternatif menjual produk tersebut di dalam negeri, sehingga tidak bergantung kepada pembeli mancanegara. Industri hilir ini akan memproduksi berbagai produk seperti sabun, minyak goreng dan lainnya. Industri hilir yang demikian juga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan untuk karet juga diupayakan mencari investor yang akan membangun industri hilir seperti pembuatan aspal dari karet. Sehingga karet pun bisa lebih baik harganya, tidak tergantung kepada pembeli mancanegara. Selain itu diperlukan payung hukum dalam penggunaan aspal karet untuk jalan.

Poin ketiga adalah pariwisata. Hampir semua gubernur menyampaikan pentingnya promosi pariwisata sebagai upaya menarik wisatawan datang ke daerahnya. Promosi wisata antarprovinsi bisa menggaet lebih banyak wisatawan. Dan poin keempat adalah distribusi pangan. Beberapa provinsi yang mengalami kekurangan pasokan pangan diupayakan akan mendapat pasokan dari provinsi yang memiliki kelebihan stok pangan. Hal ini penting untuk mengendalikan inflasi sehingga masyarakat pun terlindungi.

Empat poin tersebut adalah yang paling dominan dalam isi MoU, di samping ada juga isu lain yang masuk dalam MoU tersebut. Empat poin tersebut juga menggambarkan isu yang menjadi perhatian di Sumatera. Yang tentunya berbeda dengan isu di pulau lain.

Sumatera menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 24%. Dan dari 24% tersebut, sumbangan terbesar berasal dari pertanian dengan angka 22,4%. Ini menandakan bahwa Sumatra adalah daerah pertanian. Dan juga daerah perkebunan.

Empat poin tersebut jika berhasil diwujudkan dengan baik, insya Allah akan memberikan dampak positif kepada perekonomian Sumatera. Konektivitas yang semakin baik, akan berdampak kepada perkembangan pariwisata dan juga distribusi barang dan jasa yang kian lancar. Termasuk distribusi pangan serta hasil pertanian dan perkebunan. Dan terbangunnya industri hilir bisa memberikan efek multiplier sehingga pendapatan meningkat, pengangguran berkurang, kemiskinan juga berkurang. Perlu usaha yang serius dan kebersamaan yang baik untuk mewujudkan hal tersebut.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut mendukung dan menyukseskan acara Rakor Gubernur se-Sumatera. Semoga acara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi meningkatkan kesejahteraan seluas-luasnya. Baik oleh masing-masing provinsi, oleh beberapa provinsi yang bekerja sama, maupun oleh seluruh provinsi di Sumatera yang bekerja sama. Dengan bekerja sama, insya Allah akan lebih banyak masalah yang bisa diselesaikan. Sehingga masyarakat pun bisa terpecahkan masalahnya. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres, 28 November 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>