«

»

Desa Mandiri Pangan

26 Desember 2019

Pada 10 Desember 2019 dalam acara TPAKD Award OJK menganugerahkan Provinsi Sumbar sebagai provinsi dengan TPAKD terbaik dalam bidang pengembangan kawasan.

Bermula dari program OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang diluncurkan secara nasional dan dipusatkan di Kab. Lima puluh Kota oleh Ketua OJK bersama Menko Ekuin yaitu Program Aksi (Akselerasi, Sinergi dan Inklusi) Pangan pada bulan Maret 2017. Dan juga pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Program Aksi Pangan bertujuan meningkatkan pembiayaan di sektor pertanian, meningkatkan akses yang lebih luas para petani terhadap jasa keuangan, juga meningkatkan pemahaman industri jasa keuangan terhadap bisnis sektor pertanian dan pangan, memperbaiki tingkat kesejahteraan petani dan pelaku UMKM, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Program Aksi Pangan diinisiasi OJK dan Kementerian Pertanian yang bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Asosiasi dan Industri Jasa Keuangan

Di Sumbar tindak lanjut program Aksi Pangan diwujudkan dengan nama Nagari Mandiri Pangan yaitu pengembangan sektor pangan melalui pemberdayaan ekonomi nagari. Nagari-nagari yang sudah ditetapkan kemudian bersama-sama dibantu pembangunan pertaniannya oleh berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta oleh para akademisi dari perguruan tinggi dan para penyuluh. Dukungan ini diberikan secara integral dengan tujuan agar petani bisa meningkat kesejahteraannya.

Petani yang dimaksud di sini juga termasuk untuk sektor perkebunan, peternakan, perikanan, juga untuk tanaman sawah dan hortikultura, serta perdagangan dari sektor-sektor ini.

Setelah berkembang, para petani tersebut sudah bisa diarahkan untuk mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Setelah itu, jika semakin berkembang mereka pun bisa mendapatkan pinjaman yang nilainya lebih besar dari plafon KUR.

Pendekatan kawasan seperti ini sebenarnya telah kami lakukan sejak 2011 dengan nama Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP). Dari 62 nagari pada awalnya kemudian bertambah menjadi 124 nagari. Kemudian bertambah lagi menjadi 240 nagari.

Semua program-program dari berbagai OPD diarahkan dan difokuskan kepada nagari-nagari tersebut. Sehingga nagari tersebut bisa berkembang ekonominya. Program GPP ini menjadi program unggulan Pemprov Sumbar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Setelah dilakukan penelitian oleh Kementerian Pertanian, alhamdulillah GPP cukup efektif meningkatkan jam kerja petani. Yang tadinya petani cuma 3 jam kerja sehari bisa menjadi 7 jam sehari. Yang tadinya pendapatan petani di bawah 1 juta sebulan sudah bisa mencapai 4 juta sebulan. Dari satu usaha tani, bisa bertambah menjadi tiga usaha tani. Petani tidak hanya ke sawah, tetapi juga berternak, berkebun, berdagang dan lainnya. Jam kerja petani bertambah, pendapatannya pun bertambah pula.

Namun waktu itu para petani ini belum diarahkan kepada akses jasa perbankan. Baru sebatas program pemerintah tanpa keterlibatan industri jasa keuangan. Setelah OJK meluncurkan program Aksi dan pembentukan TPAKD, maka GPP kemudian ditingkatkan untuk akses ke perbankan.

Perbankan tidak hanya memberikan akses permodalan, juga “mengawinkan” nasabah yang terkait dengan bidang pertanian dengan para petani. Misalnya, nasabah bank yang memasok pupuk dipertemukan dengan petani sehingga akses petani terhadap pupuk lebih mudah. Nasabah bank yang bergerak di pemasaran produk pertanian, dipertemukan dengan petani yang punya usaha dan perlu pemasaran terhadap produknya.

Dengan demikian, perbankan juga melakukan pembinaan terhadap petani. Selain itu perbankan juga memberikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada Nagari Mandiri Pangan. Misalnya pemberian benih, cangkul, alsintan, dan lainnya.

Pendekatan kawasan ini cukup efektif di Sumbar, karena Sumbar merupakan daerah pertanian (agraris). Dan sebagian pengangguran dan kemiskinan juga ada di sektor pertanian. Dengan pendekatan kawasan melalui Nagari Mandiri Pangan, angka pengangguran dan kemiskinan bisa dikurangi. Karena secara terpadu dari hulu hingga hilir mereka dibantu oleh pemerintah.

Selain Nagari Mandiri Pangan yang dibawah pembinaan OJK, ada pula Nagari Elok Sejahtera yang dimotori Bank Nagari. Namun konsepnya sama dengan Nagari Mandiri Pangan. Kami turut mengapresiasi peran perbankan seperti Bank Nagari yang melakukan pembinaan dengan pendekatan kawasan. Karena hasilnya nyata bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Dari pendekatan kawasan yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat, maka OJK melakukan penilaian terhadap seluruh provinsi. Dan Sumbar dinilai sebagai yang terbaik TPAKDnya dalam hal pengembangan kawasan.

Atas capaian ini, kami turut mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada OJK baik pusat dan daerah, perbankan, OPD terkait, pemangku kepentingan, akademisi, penyuluh, dan juga masyarakat.

Semoga dengan program Nagari Mandiri Pangan dan dukungan TPKAD, pembangunan pertanian dan juga perekonomian petani mengalami peningkatan kesejahteraan. Sehingga perlahan-lahan bisa mengurangi kemiskinan. Alhamdulillah angka kemiskinan Sumbar saat ini 6,42% (Maret 2019) di bawah angka kemiskinan nasional 9,41% (Maret 2019). ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Harian  Singgalang 26 Desember 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>