«

»

Pemprov Sumbar Minta 169 Perusahaan Angkutan Berhenti Beroperasional

31 Maret 2020

PADANG – Guna menekan angka penyebaran viru korona, Pemprov Sumbar juga meminta angkutan bus untuk berhenti beroperasi. Karena banyak indikasinya pasien yang positif, adalah masyarakat datang dari luar.

Dalam melaksanakan permintaan itu, Gubernur Suamtera Barat Irwan Prayitno menyurati pimpinan perusahaan angkutan umum untuk menghentikan sementara pengoperasian pelayanan angkutan trayek tetap dan tidak tetap.

Surat No 551/385/Dishub-SB/2020 itu ditandatangani gubernur pada 28 Maret 202, perihal penhentian pengoperasian sementara pelayanan trayek AKAP, AKDP, AJAP, AJDP dan pariwisata.

Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Nofiardi, Senin (30/3) mengatakan, surat tersebut dikeluarkan gubernur sehubungan dengan mewabahnya virus corona (covid-19) di Sumbar.

“Butuh aksi cepat untuk percepatan upaya pencegahan dan penaggulangan covid-19,” katanya.

Penghentian sementara itu berlaku sampai kondisi penularan covid-19 dapat ditanggulangi.

Data Pemprov Sumbar saat ini ada 13 perusahaan busa angkutan kota antar provinsi (AKAP), 27 perusahaan Angkutan Antar Jemput Provinsi (AJAP), sebanyak 27 angkutan pariwisata 84 angkutan kota dalam provinsi (AKDP), 16 angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) dan 2 perusahaan pemado moda.

Diakuinya, Gubernur Irwan Prayitno sudah meminta pada pengusaha angkutan. Terutama untuk yang datang dari luar Sumbar. Karena banyak indikasinya pasien yang positif, adalah masyarakat yang datang dari luar.

Menurutnya, pembatasan efektif dilakukan pada Selasa (31/3). Pada pelaksanaan itu, semua orang yang datang akan diminta keterangan, asal, tujuan, nama kemudian dicek kesehatannya. Sementara untuk lalulintas, kereta api sudah ada pengurangan jadwal. Untuk Padang – Padang Pariaman, dari 8 perjalanan berkurang menjadi 4 perjalan. Begitu juga perjalanan KA Simpang Haru – BIM dari 4 perjalanan menjadi 2 perjalanan.

Untuk Mentawai, Pemkab Mentawi sudah meminta pada Gubernur untuk menghentikan setiap pelayanan menutu daerah tersebut. Yang boleh hanya kapal Bahan Bakar Minyak (BBM) Logistik dan kapal bahan makanan. Menyikapi itu, Dinas Perhubungan Sumbar juga sudah menyurati Angkutan Sungai Danau (ASDP) agar memenuhi permintaan Mentawai tersebut.

“ASDP sudah kita surati. Untuk menghentikan, kecuali logistik. Kalau kapal luar negeri adalah kapal barang. Mereka diberikan batas sekian mil di tengah laut,”katanya.

Diakuinya, saat ini sejumlah AKAP masih beroperasi. NPM rencananya mememang sudah akan menghentikan operasional. Sedangkan ANS masih jalan.

“AKAP, NPM sudah menghentikan. Transport, ANS sedang lakukan pengecekan. NPM Masih ada dalam perjalanan dari Jakarta ke Padang,”katanya.

Khusus angkutan online kata Heri, kegiatannya dalam kota. Pengemuid angkutan online diminta untuk menjaga kebersihan, semprot mobil dengan desinfektan. “Jaga kesehatan, pakai masker dan hand sanitizer,”pintanya. (yose)

hariansinggalang.co.id 31 Maret 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>