«

»

Masalah Inflasi dan Pembangunan Daerah

9 Agustus 2017

Dengan adanya kewenangan daerah mengatur dirinya diharapkan pembangunan di daerah akan bisa lebih cepat menyejahterakan masyarakat dan mampu menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang.

Namun, meskipun sudah ada otonomi daerah, beberapa kewenangan tetap masih dipegang pemerintah pusat atau instansi pusat. Di bidang ekonomi, hal yang sama terjadi. Misalnya, pengaturan harga komoditas strategis yang bisa memicu inflasi atau kenaikan harga secara umum.

Sebagai contoh, jika terjadi kenaikan harga BBM, otomatis harga barang dan jasa di seluruh provinsi akan naik. Karena kebijakan kenaikan harga BBM ini adalah otoritas pemerintah pusat, pemerintah daerah harus bisa melakukan antisipasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Demikian pula, dengan pencabutan subsidi listrik karena dianggap tidak tepat sasaran. Meskipun ini adalah kewenangan pemerintah atau instansi pusat, masyarakat akan menuntut penurunan tarif kepada pemerintah daerah. Dan yang juga masih hangat untuk konteks Sumatera Barat (Sumbar) adalah harga tiket pesawat yang mahal di momen Idulfitri. Kenaikan harga tiket pesawat ini menyumbang angka inflasi cukup tinggi yaitu 0,66 persen pada Juli 2017.

Bagi pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, inflasi perlu dikendalikan. Hal ini dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar pendapatan mereka tidak tergerus inflasi.

Pendorong naiknya inflasi di Sumbar adalah tingginya permintaan komoditas yang khas. Di antaranya jengkol, beras, bawang merah dan cabai merah. Alhamdulillah harga-harga komoditas ini  tahun 2017 bisa dikendalikan sehingga harganya yang tinggi bisa diturunkan. Kontribusinya terhadap inflasi juga kecil.

Inflasi pada Juni 2017 (Ramadhan dan Idulfitri) di Sumbar 0,32 persen, turun cukup jauh dibanding momen yang sama pada 2016, yaitu 1,52 persen. Inflasi Juni 2017 ini berada di urutan ketiga terendah provinsi se-Indonesia setelah Sumatera Utara dan Riau. Inflasi di Sumbar untuk Juni 2017 angkanya juga lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,69 persen.

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah daerah  telah membentuk Tim Pengendali dan Pemantau Inflasi Daerah (TPID). Dengan adanya TPID ini, pengendalian inflasi semakin baik. Bahkan dibentuknya satgas pangan dari kepolisian juga membantu pengendalian harga, karena efektif mampu mencegah terjadinya penimbunan barang, pemonopolian, dan penaikkan harga sesukanya.

TPID juga melakukan berbagai usaha mengendalikan inflasi. Di antaranya melakukan operasi pasar jika teridentifikasi harga naik. Di samping itu, juga dilakukan pembagian bibit cabai kepada masyarakat, melalui pelajar dan ibu rumah tangga. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) juga digencarkan pembentukannya. Pembangunan gedung pengendalian inflasi juga direncanakan untuk mengatur harga komoditas.

Dari sisi produksi atau di hulu, untuk meningkatkan pasokan beras banyak program yang dibuat pemerintah daerah, seperti cetak sawah, perbaikan irigasi, pemberian benih, penyuluhan, dan pemberian alat pertanian. Sementara di hilir, pemerintah daerah membuat program Toko Tani Indonesia, Lembaga Distribusi Pangan dan BUMD di bidang perdagangan untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok.

Untuk mengurangi permintaan yang tinggi terhadap beras, pemerintah daerah melakukan sosialisasi diversikasi pangan, dengan mengajak masyarakat mengganti atau mengurangi makan dengan jenis makan lain. Pengganti beras, antara lain, ubi dan pisang. Hal ini turut berperan mengurangi permintaan beras.

Dengan seringnya terjadi cuaca ekstrem, maka penanaman cabai diatur dengan pola tanam yang mengikuti cuaca sehingga cabai bisa dipanen. Bulog juga berperan dalam penyediaan cabai ini dengan menyediakan stok cabai. Sementara untuk jengkol, dilakukan pemberian benih kepada masyarakat untuk ditanam di hutan agar bisa tetap terpelihara ketersediaannya.

Selain itu, kami telah menyurati Garuda dan Kementerian Perhubungan terkait mahalnya tiket pesawat Garuda. Alhamdulillah, Menteri Perhubungan menyatakan akan menurunkan batas atas harga tiket pesawat.

Di samping mengendalikan inflasi agar ekonomi masyarakat secara umum juga stabil, pemerintah daerah juga memperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Jika inflasi sudah bisa dikendalikan, harapannya pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Beberapa komponen yang cukup memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumbar, yaitu konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan investasi serta ekspor. Dari sisi pemerintah daerah, kami selalu berusaha agar anggaran bisa terserap maksimal. Berdasarkan data BPS Sumbar, konsumsi pengeluaran pemerintah adalah salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumbar.

Sementara itu dari sisi konsumsi rumah tangga, naik turunnya dipengaruhi dari pekerjaan utama kebanyakan masyarakat. Di Sumbar, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Sebagian bekerja sebagai petani sawit dan karet. Jika harga komoditas tersebut di pasar dunia tinggi maka pendapatan dan konsumsi rumah tangga mereka naik.

Sementara petani di sektor lain (petani padi dan juga hortikultura), selama ini senantiasa mendapat perhatian dari pemerintah karena hasilnya merupakan komoditas strategis dalam negeri. Sumbar mendapat target tertentu dari pemerintah pusat untuk penyediaan beras dalam rangka menjaga ketahanan pangan.

Dalam hal ini pemerintah daerah juga melakukan koordinasi (sosialisasi, perencanaan, dan lain-lain), memantau luas tanam, luas panen, dan produksi, juga mengamankan produksi pangan dari hama dan penyakit.  Di samping itu, turut memperlancar distribusi antarwilayah dan mengamankan jalur distribusi. Terganggunya hal tersebut akan berakibat pada penghasilan petani penaikkan inflasi. Dengan seringnya terjadi cuaca ekstrem di Sumbar memang menyebabkan beberapa komoditas sulit ditanam.

Bank Indonesia perwakilan Sumbar sudah turut berpartisipasi langsung di bidang pertanian ini, karena melihat perlunya mendukung sektor riil dengan memberdayakan SDM petani. Demikian pula dengan otoritas jasa keuangan (OJK) yang melihat pentingnya membantu meningkatkan produksinya serta pendapatannya.

Sementara dari sisi investasi, pemerintah daerah telah mempermudah investor untuk masuk ke Sumbar. Namun, investasi yang bisa masuk ke Sumbar juga sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti investasi di bidang energi, khususnya energi terbarukan seperti panas bumi yang memiliki 16 titik setara 1.600 megawatt. Dan juga energi air (PLTM dan PLTMH, ratusan titik). Dan yang saat ini juga semakin gencar adalah investasi di bidang pariwisata. Bidang perikanan (perikanan tangkap dan budidaya ikan) pun memiliki peluang investasi yang bagus saat ini.

Investasi yang cenderung padat karya sulit berkembang di Sumbar karena secara umum, masyarakatnya tidak menyukai pekerjaan sebagai buruh pabrik dengan gaji setara upah minimum regional (UMR).

Pertumbuhan ekonomi Sumbar yang relatif baik juga didukung dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Selama ini Sumbar berada di jajaran sembilan besar provinsi se-Indonesia. Porsi anggaran untuk bidang kependudukan ini, yang di antaranya meliputi pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian pemprov.

Penutup

Sumbar berada wilayah pantai barat Sumatera. Lokasi yang kurang strategis secara ekonomi dibanding pantai timur Sumatera. Topografi wilayah terdiri dari pegunungan, bukit, lembah dan hutan serta rentan bencana. Dari sisi pendapatan asli daerah pun tidaklah besar. Namun, ini tidak menghalangi kami untuk bersungguh-sungguh menyejahterakan masyarakat, dengan menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada.

Secara umum, keberhasilan dan kerja keras dalam mengendalikan inflasi secara bersama, diiringi kesungguhan dan kekompakan semua elemen dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat, adalah solusi riil yang bisa menyejahterakan masyarakat.

Dengan falsafah hidup masyarakat “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”, pembangunan di Sumbar untuk menuju masyarakat Sumbar yang madani dan sejahtera senantiasa mengacu kepada pesan yang tertuang dalam ajaran Islam, dan memfokuskan kepada masyarakat selaku subjek sekaligus objek pembangunan. Sehingga kemajuan yang diperoleh tidak selalu berupa kemodernan semata, akan tetapi berupa kenyamanan masyarakat dalam menjalani hidupnya. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Republika, 9 Agustus 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>