«

»

Irwan Prayitno: Bupati Dan Walikota Jangan Ajak ASN Ikut Berpolitik Praktis

7 September 2017

RMOL. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, mewarning Bupati dan Walikota terkait kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), jangan pernah mengajak atau mendorong ASN ikut berpolitik praktis, sehingga akan menimbulkan keresahan dan ketidak dinamisan terhadap kesinambungan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Irwan Prayitno, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar, di Hotel Bumiminang, Kota Padang, Rabu (6/9).

“Bupati dan Walikota hendaknya menjaga netralitas ASN dan menempatkan ASN sesuai peran dan fungsinya secara professional, jangan libatkan dalam tim sukses atau ikut berpolitik prkatis, posisikanlah ASN secara profesi penyelenggaraan pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Kejadian beberapa peristiwa didaerah atas kebijakan pergantian pejabat yang tidak secara professional akan berdampak pada ketidak percayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah itu sendiri”, kata Irwan Prayito.

Irwan Prayitno juga menegaskan, ketika saya memimpin Sumbar periode pertama pada tahun 2010, tidak ada pergantian pejabat Pemprov. Sumbar kecuali pensiun dan terkait persoalan hukum. Dan selama 4 tahun menjabat tetap meneruskan program dan kegiatan pemerintahan sebelumnya, seperti penyelesaian pembangunan kelok Sembilan, masjid raya Sumatera Barat, jalan by pas dan program infrastruktur strategis multiyear lainya.

“Kami baru dapat memasukan strategis program pembangunan baru pada akhir tahun kepemimpinan tahun 2015, pembangunan Stadion Utama di Padang Pariaman, pembangunan gedung kebudayaan, gedung infrasi dan lain-lain dalam bentuk pembangunan multiyear,” ungkap Gubernur Sumbar tersebut.

Kata Irwan Prayitno, dalam pelaksanaan pembangunan yang telah terangkum dalam RPJMD, RPJP pembangunan daerah. Maka kesinambungan pembangunan menjadi sebuah komitmen fokus dalam percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembangunan yang terbengkalai, sesungguhnya secara tidak langsung membawa kerugian pada kemajuan pemerintah daerah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kebijakan kepala daerah yang tidak secara berkesinambungan dalam memajukan pembangunan daerah dikawatirkan akan berdapat pada tingkat stabilitas kehidupan bermasyarakat yang dapat memperburuk kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tungkasnya.

Rmolsumbar.com, 07 September 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>