Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, Selasa (26/9) malam sampai di Padang. Kedatangannya disambut Gubernur Irwan Prayitno. Hari ini Megawati menerima gelar kehormatan honoris causa (HC) dari UNP.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut janji politik Presiden Jokowi untuk program strategis perekonomian sudah terealisasi 90 persen. Sementara janji politik Irwan Prayitno sudah 75 persen.
“Itu tugas pokok provinsi, wujudkan janji politik dan tugas dari pemerintah pusat, kalau Pak Gubernur sudah aman, sudah 75 persen terpenuhi,” sebut Tjahjo pada temu ramah Menteri Dalam Negeri bersama gubernur, bupati/walikota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (26/9) malam.
Dikatakannya, program infrastruktur strategis nasional sudah selesai akhir 2018. Survei Mendagri 75 persen janji politik Irwan sudah diselesaikan dengan baik. “Sudah aman, “katanya.
Sementara, sudah 90 persen program strategis ekonomis Joko Widodo selesai terpenuhi. Program itu seperti, tol, kereta api, Lintas Sumatera, tol laut sedang dikerjakan. Bandara sudah diperpanjang. Semuanya sudah sambung menyambung.
Selain itu disampaikannya, secara politis pemerintahan tinggal 10 bulan. Tahapan politik awal 2018 dimulai, sehingga tahun 2018/2019 adalah tahun politik. Pada 2018 juga ada 171 pilkada. Semuanya mewakili 60 persen pemilih pada pilpres. Terutama daerah padat penduduk. Sebanyak 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. “Proses politik yang riuh itu biasa, tapi harus tetap menjaga stabilitas nasional,”ujarnya.
Kepala daerah juga diminta untuk wajib menjaga kondisi keamanan di daerahnya, karena itu tugas pokoknya. Kepala daerah harus mengawasi ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmono menyebutkan belakangan rasa nasionalisme bangsa menurun. Penilaian itu berdasarkan fakta dan data yang ditemukan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Kondisinya masuk golongan kurang tangguh. “Ada pelemahan, sumber daya manusia, sosial budaya dan ideologi. Para pimpinan harus melihat kondisi itu. Pemerintah dapat menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan ideologi Pancasila,”sebutnya.
Selain itu, politik belum berjalan dengan baik. Belum menghasilkan pemimpin yang baik, kaderisasi partai belum maksimal. Mahalnya ongkos politik, menyebabkan oknum kepala daerah korupsi. Sebanyak 73 orang yang tertangkap.
Soedarmono juga menyayangkan, justru Menteri Dalam Negeri yang disudutkan. “Kalau ini terus memerus terjadi, maka wibawa pemerintah dan stabilitas turun. Selain itu kesenjangan sosial, air bersih, narkoba juga mempengaruhi stabilitas nasional,”tegasnya.
Disampaikannya saat ini, ada tiga paham bertentangan dengan Pancasila, yaitu Leninisme, Marxisme dan Komunisme.
Untuk itu diterbitkan Perpu Nomor 2/2017 Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Diindikasikan ada ormas yang selalu menyampaikan dakwah, yang isinya menghasut. Seperti Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena selalu menyampaikan dakwah bertentangan dengan Pancasila. Dipermukaan seperti dakwah, tapi di bawah, sudah melakukan hal luar biasa seperti berupaya merebut kekuasaan.
Soedarmono juga mengingatkan kepala daerah untuk mencegah adanya mobilisasi massa ke Jakarta dalam rangka dakwah Hari Kebangkitan Pancasila. Karena menurutnya upaya itu bukan dakwah, tapi sudah arah kegiatan politik untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang ada sekarang. Karena saat ini sudah masuk tahun politik, setiap ada masalah selalu dipolitisasi.
Selain itu, ada isu-isu tertentu sangat mempengaruhi stabilitas nasional. Teraktual, dari perkembangan di regional, berpengaruh pada nasional. Seperti konflik Semenanjung Korea. Berlomba laksanakan latihan, pamerkan senjata. Uji nuklir, jika berkembang bias berpengaruh pada stabilitas dalam negeri.
Pengungsi Rohingya, demo berbagai elemen, menimbulkan demo anarkis. Ronghingya bukan masalah agama, tapi kewargaanegaraan di Myanmar. Ada beberapa kelompok melakukan perlawanan. Selalu dipolitisasi oleh kelompok tertentu. Suaranya tidak pernah berikan dukungan positif pada pemerintah.
Singgalang, 27 September 2017