Pada 20 Februari 2019 lalu di Padang, saya bersama KPU, Bawaslu, Kepolisian, Forkompimda, Kesbangpol, Satpol PP, Bupati/Wali Kota se-Sumbar serta pemangku kepentingan lainnya mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Acara ini merupakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan pemilu 2019 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif), Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Kota (legislatif).

Kami yang ikut rakor tersebut berkeinginan pada 17 April 2019 pemilu berjalan tertib dan aman di Sumbar. Karena selama pemilu di Indonesia, baru pada tahun inilah terjadi pemilu eksekutif berbarengan dengan pemilu legislatif. Oleh karena itu perlu persiapan matang untuk menghadapinya. Baik dari sisi sumber daya manusia pelaksananya maupun logistik (seperti kotak suara dan surat suara) serta hal lain yang terkait satu sama lain.

Dalam pemilu serentak ini, ada banyak kandidat yang akan dipilih dalam pemilu eksekutif dan legislatif, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian ada 23 calon Anggota DPD RI yang akan dipilih di Sumbar. Sedangkan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota jika dijumlahkan sekitar 7000 nama. Sehingga nanti untuk pemilu legislatif di surat suara hanya ada namanya saja, bukan foto calon. Total ada lima kertas suara yang akan dicoblos oleh pemilih. Jika pada pemilu sebelumnya, di satu waktu pemilih hanya memilih anggota legislatif saja atau presiden dan wakil presiden, maka di pemilu 2019 pemilih akan memilih presiden, wakil presiden dan anggota legislatif.

Sementara itu, pemilu kali ini bagi pemilih pemula akan menjadi pengalaman berharga. Karena pemilih yang sudah ikut di 2014 juga belum pernah merasakan keriuhan pemilu 2019, meskipun sudah punya pengalaman memilih. Namun bagi pemilih pemula, mereka langsung dihadapkan kepada sebuah penggabungan, yaitu memilih presiden/wakil presiden sekaligus anggota legislatif. Demikian pula pemilih yang berusia lanjut, kemungkinan akan menghadapi suasana berbeda dibanding 2014 sehingga membutuhkan bantuan dalam memahami tata cara pemilu 2019.

Maka, hal penting yang juga menjadi perhatian kami adalah masyarakat pemilih memberikan suaranya untuk memilih pemimpin mereka di eksekutif dan legislatif. Jangan sampai tidak memilih atau golput. Untuk itu, kami mengharapkan agar pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih.

Satu hal yang cukup penting dalam pelaksanaan pemilu 2019 adalah keberadaan tenaga linmas di kota/kabupaten yang berlokasi di kantor PPK dan TPS. Mereka direkrut dan diberikan honor oleh pemkab/pemko melalui anggaran kota/kabupaten, yang tugasnya adalah untuk mengamankan TPS (tempat pemungutan suara). Keamanan TPS juga merupakan bagian penting dari pelaksanaan pemilu. Pemilih bisa tenang memilih jika TPS dalam kondisi aman.

Selain itu, yang juga tak kalah penting adalah pengawalan logistik pemilu seperti kotak suara dan surat suara oleh kepolisian sejak tiba di Sumbar hingga selesai penghitungan nantinya. Maka gudang penyimpanan, penyiapan kertas suara, juga harus disiapkan menjelang hari-H. Koordinasi keamanan antara kepolisian, kesbangpol, Satpol PP, dan linmas termasuk hal yang juga penting dalam menciptakan rasa aman di pemilu 2019.

Berbagai hal teknis tersebut memang perlu persiapan matang. Karena jika ada satu titik yang mengalami gangguan dalam mekanisme pelaksanaan persiapan pemilu akan memberikan pengaruh kepada yang lain. Sehingga bisa mengganggu jalannya proses pemilu.

Karena pemilu ini merupakan hajat hidup bangsa, maka seluruh pihak harus ikut menyukseskan pesta demokrasi ini. Jangan sampai terjadi tindakan anarkis, baik dari calon, tim sukses, maupun masyarakat, karena jelas akan memberi dampak negatif. Saluran hukum sudah ada jika ingin mengadukan masalahnya.

Dan jika pemilu 2019 sudah terlaksana, kita pun kembali kepada kondisi sehari-hari. Seperti sebuah ungkapan “biduak lalu, kiambang batauik”. Kiambang terlihat terbelah ketika perahu datang, tapi menyatu kembali setelah perahu pergi.

Perbedaan pilihan adalah sebuah keniscayaan. Tapi jangan sampai merusak kerukunan hidup bermasyarakat. Pemilu adalah perisitiwa lima tahunan, sedangkan kerukunan bermasyarakat merupakan kebutuhan harian kita. Maka dari itu, adalah tugas kita bersama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Mari kita hadapi pesta demokrasi di 2019 ini dengan mengedepankan sikap positif, saling hormat dan memelihara keamanan dan ketertiban. Karena insya Allah jika kita mampu melakukan hal tersebut akan membawa kebaikan bagi hidup kita sendiri. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Singgalang, 27 Februari 2019