Pada 2 Oktober 2019, kami menerima aspirasi mahasiswa yang terhimpun dalam aliansi BEM se Sumbar. Aspirasi yang disampaikan menitikberatkan kepada kesejahteraan masyarakat yang perlu perhatian dan perbaikan.

Kepedulian mereka terhadap kesejahteraan masyarakat patut diapresiasi. Karena mahasiswa adalah kelompok masyarakat yang berpendidikan, sehingga mereka dengan ilmu dan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Baik dari diskusi, perkuliahan, bacaan, maupun media. Mereka juga memiliki pandangan dan ide-ide yang positif dan konstruktif terhadap jalannya pembangunan.

Aspirasi mahasiswa menyuarakan 10 tuntutan kepada kami selaku pemerintah provinsi. Adapun tuntutan itu serta respons kami adalah sbb:

1. Membatasi jumlah impor komoditas pertanian dan peternakan. Kami menyampaikan bahwa untuk impor sesungguhnya kewenangan dari pemerintah pusat. Namun di Sumbar sendiri kami berupaya untuk produktif dan menjadi provinsi swasembada. Jika pun ada komoditas impor, itu karena tidak tersedia di Sumbar seperti gandum, dan sangat selektif perlakuannya.

2. Meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan. Dengan iklim dan curah hujan yang ada, kami tetap senantiasa berupaya meningkatkan produksi, dan alhamdulillah setiap tahun terjadi peningkatan. Kami juga menggunakan teknologi terbaru dan terbaik untuk meningkatkan produktivitas.

3. Memperluas lahan pertanian dan memastikan kepemilikian lahan minimal 2ha/petani. Di Sumbar, untuk meningkatkan kepemilikan lahan juga tergantung kepada kemauan masyarakat dan peran ninik mamak pemilik tanah ulayat. Lahan di Sumbar memang sangat terbatas sehingga perluasan lahan pun sangat sulit. Namun demikian kami juga berupaya dengan mengizinkan masyarakat mengelola hutan kemasyarakatan untuk ditanami dengan tumbuhan yang bermanfaat untuk mendapatkan penghasilan.

4. Menuntaskan perbaikan irigasi dan penyediaan alsintan (alat mesin pertanian) dan teknologi sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk irigasi, ada yang merupakan kewenangan pusat seluas 76.471 ha, kewenangan provinsi 65.007 ha, dan kewenangan kabupaten/kota seluas 222.828 ha. Perbaikan irigasi sudah dilakukan secara bertahap sesuai kewenangan dan anggaran. Kami mengupayakan agar air irigasi bisa sampai ke sawah masyarakat. Di samping itu, kami senantiasa berupaya menyediakan alsintan melalui dana APBN yang ada di Kementerian Pertanian dan juga APBD. Alhamdulillah selama ini sudah semakin banyak alsintan yang diberikan kepada petani.

5. Menambah jumlah penyuluh dan kualitas penyuluh. Setiap tahun kami mengajukan ke pemerintah pusat tambahan penyuluh PNS/ASN. Namun karena keterbatasan anggaran, jumlah penyuluh yang diangkat tidak banyak. Maka kami mengadakan penyuluh pertanian kontrak dengan jumlah sekitar 1.000 orang. Kami sadar bahwa penyuluh penting peranannya dalam menyukseskan pembangunan. Harapan dan upaya kami adalah terjadinya penambahan penyuluh pertanian PNS/ASN setiap tahunnya.

6. Menjaga stabilitas harga komoditas pertanian dan peternakan di tingkat petani dan konsumen. Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk di Sumbar alhamdulillah selama ini telah berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dengan upaya terus menerus terhadap pengendalian dan stabilisasi harga yang tidak saja menguntungkan konsumen, tetapi juga berpihak pada petani atau produsen. Dinamika dalam hal ini memang ada. Tapi secara umum tetap bisa dijaga. Selain TPID, kami juga punya program Toko Tani Indonesia dan Rumah Pangan serta program lainnya untuk menjaga agar inflasi harga pangan stabil.

7. Menindak oknum pedagang yang memainkan harga di pasar dan segera bertindak bersama satgas pangan dalam upaya stabilitas pangan. Alhamdulillah, Satgas Pangan Sumbar yang sudah dibentuk di mana di dalamnya terdapat unsur dari Polda Sumbar selama ini telah berhasil menjaga agar pedagang tidak menimbun atau memainkan harga. Hal ini tercermin dari stabilitas harga yang ada.

8. Menyelesaikan persoalan karhutla di Sumbar. Secara umum udara Sumbar baik, dan pengelolaan hutan melibatkan masyarakat. Di Sumbar kita mampu mencegah terjadinya pembakaran hutan. Penilaian pemerintah pusat melihat udara Sumbar adalah baik. Karhutla yang menyebabkan kabut asap selama ini justru datang dari provinsi tetangga, bukan dari Sumbar.

9. Menindak tegas oknum pelaku karhutla di Sumbar. Sejauh ini jika ada yang ketahuan membakar, sudah diambil tindakan, dan umumnya mereka untuk keperluan sendiri, sehingga tidak berskala besar. Namun tetap diberikan sosialisasi agar sadar dan tahu akan kesalahannya.

10. Memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat Sumbar yang terkena dampak karhutla. Berdasarkan informasi dari OPD terkait, asap yang masuk ke Sumbar masih berada di level sedang dan tidak memberikan dampak buruk kepada manusia secara umum. Bahkan kualitas udara semakin menunjukkan perbaikan. Namun jika ada yang terkena dampak asap tersebut, maka sudah dilakukan penanganan, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Asap yang masuk ke Sumbar jelas mengganggu, tetapi belum sampai membahayakan yang menyebabkan penetapan status tanggap darurat. Kami terus memantau perkembangannya.

Uraian di atas adalah penjelasan sebagian kecil dari kerja yang sudah kami lakukan sejak lama bersama para pemangku kepentingan. Maka, adanya tuntutan dari mahasiswa, memotivasi kami untuk meningkatkan kinerja kami di pemerintahan agar bisa lebih baik lagi ke depannya menjalankan program pembangunan.

Namun demikian, penyampaian aspirasi ini sebenarnya juga bisa dilakukan melalui aksi yang menunjuk perwakilan dari masing-masing kampus tanpa harus berunjuk rasa dengan aksi massa. Atau bisa juga melalui audiensi dan seminar/diskusi ilmiah. Meskipun demikian, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang sehingga harus dihormati oleh setiap warga negara.

Satu hal yang penting adalah, menyampaikan aspirasi dengan menunjukkan sikap positif insya Allah akan mendapat penerimaan positif. Kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan yang disampaikan dengan sikap positif tidak hanya bermanfaat bagi kami, tetapi juga bagi masyarakat luas. Karena telah memberikan keteladanan kepada kita semua. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres 10 Oktober 2019