«

»

Gubernur Akui Hak Masyarakat Atas Tanah Ex Verponding

18 April 2017

Padang, Singgalang

Gubernur Irwan Prayitno akhirnya mengambil sikap atas konflik tanah ex Eigendom Verponding 1794, Tunggul Hitam, Padang. Gubernur menyurati Walikota Padang perihal terkait dengan pengurusan dan pendaftaran tanah pada ex verponding tersebut.

Surat itu juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah yang sudah menempati lahan tersebut. Belakangan, lahan tersebut juga sedang menjadi objek sengketa antara masyarakat dengan ahli waris kaum Maboet, Lehar cs.

Surat tertanggal 1 April 2017 itu berisikan enam poin. Pertama, sesuai dengan surat Kepala Kanwil BPN Nomor 521/2013 tentang penjelasan status hukum ex verponding 1794 di Kota Padang disebutkan bahwa berdasarkan data surat keterangan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang, tanah ex Verponding 1794 atas nama negara tercatat telah menjadi tanah negara berdasarkan UU No. 51/1958 tentang penghapusan tanah partikelir.

Kedua, Keputusan DPRD Sumbar, nomor 30/2014 tentang rekomendasi DPRD terhadap penyelesaian tanah ex verponding 1794 antara lain merekomendasikan agar Pemprov Sumbar mencabut Keputusan Gubernur nomor 34/1999 dan surat Sekretariat Daerah yang menghentikan sementara pemberian hak kepada masyarakat yang menguasai tanah. Ketiga, di atas tanah negara everponding 1794 sebagian besar telah dikuasai oleh masyarakat berupa hak milik sekitar 3.005 sertifikat, hak guna bangunan sekitar 391 sertifikat dan hak pakai 55 sertifikat, serta telah ditempati 50 ribu kepala keluarga. Pemberian hak tanah oleh BPN didasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan tanah partikelir dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Keempat, berdasarkan aspirasi masyarakat, Pemprov Sumbar telah mengeluarkan kebijakan, menerbitkan Keputusan Gubernur No. 120/2014 tentang pencabutan Keputusan Gubernur nomor 34/1999 tentang penertiban penyelesaian masalah tanah ex verponding 1794 di Kota Padang. Mengeluarkan surat Sekda nomor 120/2014 perihal pencabutan surat Sekda Sumbar tentang penangguhan proses pemberian hak dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kelima, dengan dicabutnya Keputusan Gubernur dan Surat Sekda Sumbar tersebut, maka proses pemberian hak atas tanah negara ex verponding 1794 kepada masyarakat yang telah menguasai sepenuhnya dapat dilaksanakan kembali dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendaftaran tanah.

Keenam, berkaitan dengan hal tersebut, guna mengindari timbulnya isu-isu yang dapat mengganggu ketertiban di tengah masyarakat serta  dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat yang telah menguasai tanah negara ex. Verponding itu Kantor Pertanahan Kota Padang agar mensosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pemberian hak kepada masyarakat yang menguasai tanah negara ex. Verponding 1794 sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Masyarakat juga diminta untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat mengganggu ketertiban di tengah masyarakat terkait dengan penyelesaian tanah negara ex. Verponding 1794.

“Benar kita sudah surati Walikota Padang, dengan surat itu, agar Pemko Padang dapat mensosilisasikannya, bahwa kita Pemprov sangat mendukung perolehan hak atas tanah warga pada ex verponding tersebut,” kata Irwan Prayitno, Minggu (17/4).

Keluarnya surat tersebut setelah terjadinya konflik hak atas tanah di sekitar Tunggul Hitam, Koto Tangah. Ada kaum Maboet mengklaim tanahnya seluas 765 hektare. Sementara dari dokumen yang ada tanah tersebut tanah negara, ex verponding 1794.

Bantah klaim

Ketua I Masyarakat Tigo Sandiang, Sofyan mengakui keluarnya surat tersebut sudah menjelaskan apa yang selama ini diklaim oleh sekelompok orang terhadap tanah ex verponding tersebut tidak benar. “Artinya gubernur telah memberikan tanah negara pada masyarakat, jadi itu sudah tanah masyarakat. Tidak milik kelompok tertentu yang mengaku memiliki semuanya,” sebutnya.

Untuk itu, Masyarakat Tigo Sandiang akan menjaga dan mendorong masyarakat untuk memperoleh haknya, terutama dalam perolehan hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Kota Padang.

Dipertegas Sekretaris Umum Masyarakat Tigo Sandiang, Evy Yandri Rajo Budiman, keluarnya surat gubernur tersebut menjadi langkah maju untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat pada ex verponding 1794. Meski belum menjadi keputusan hukum, namun sudah membuka jalan masyarakat.

“Ini keberpihakan gubernur pada masyarakat, dan ini langkah baik, tapi masih ada langkah lainnya,” sebutnya.

Menurutnya, surat tersebut akan menjadi dasar bagi BPN Padang dan pengadilan untuk membuka blokir terhadap perolehan hak atas tanah  masyarakat pada ex verponding. Jika blokir tersebut sudah dibuka, maka kesempatan masyarakat untuk memperoleh haknya sudah terbuka lebar. Untuk pembukaan blokir ini, Masyarakat Tigo Sandiang sudah memberikan batas waktu pada BPN untuk membuka, hingga akhir April. “Jika tidak dibuka dalam batas waktu itu, kami akan mengambil tindakan tersendiri,” ujarnya.

Selain itu, upaya Masyarakat Tigo Sandiang lainnya adalah mengembalikan status tanah Kaum Maboet pada keputusan Landrad Nomor 90  tahun 1931. Di sana jelas batas sepadan luas yang tetapkan Landrad, luas tanahnya kaum Maboet tidak 750 hektare melainkan hanya 2,5 hektare.

“Upaya kita berikutnya adalah agar kembali pada putusan Landrad 90/1931. Jika sudah itu diberlakukan, maka hak masyarakat sudah aman. Berarti perjuangan kami juga tuntas,” ujarnya.

Waspadai mafia

Sebelumnya, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menemui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara, Senin (10/4). Undangan tersebut membahas sengkarut permasalahan tanah di Kota Padang.

Dalam pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN itu dibahas tentang penyelesaian gugatan yang meliputi tiga kecamatan  dan enam kelurahan atas nama Lehar.

Dari pertemuan itu, ada keputusan dan kesepakatan. Dari data dipahami, keputusan Pengadilan Negeri tak rasional.

Menurut Mahyeldi, keputusan Pengadilan Negeri tak memiliki dasar yang kuat. Kemudian tanah yang diklaim Lehar bukan sebanyak dan seluas yang diberitakan sebelumnya. Tanahnya bukan 765 hektare, hanya sekitar 2,5 hektare, dan itu sudah dengan tunjuk batas yang jelas.

Walikota menyampaikan, terkait tuntutan masyarakat tentang kejelasan tanah yang sudah memiliki 4.000 sertifikat, Walikota menyebut tidak ada gangguan untuk aktifitas transaksi dan lainnya pada sertifikat tersebut.

Walikota mengimbau dan mengajak warga yang ada di tiga kecamatan untuk sama-sama menunggu keputusan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Seluruh masyarakat di Kota Padang diharapkan untuk tidak terpengaruh ketika ada pihak yang mencoba bernegosiasi di lapangan.

Di sisi lain, walikota menekankan agar masyarakat mewaspadai mafia tanah yang tengah turun ke lapangan. Mafia tanah ini menurut Mahyeldi tengah mencoba mempengaruhi masyarakat, mencari-cari masalah untuk mengambil kesempatan dan manfaat di tengah permasalahan tanah. Walikota menyebut, jajaran kepolisian cukup bersemangat menghadapi mafia-mafia tanah tersebut.

 

Singgalang, 18 April 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>