«

»

Gubernur Instruksikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dimantapkan

12 Juni 2017

Gubernur mengeluarkan instruksi untuk memantapkan pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu saat ini dilakoni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP).

Menurut Kepala Dinas PM dan PTSP Sumbar Maswar Dedi kepada Singgalang, kemarin di Padang, instruksi gubernur yang diterbitkan pada 9 Mei 2017 itu, menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi rencana pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi pemprov dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 April 2017.

“Hasil monitoring dan evaluasi tersebut, muaranya mengarah kepada bagaimana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas PM dan PTSP berjalan optimal, pasti dan jelas,” katanya.

Instruksi gubernur yang disampaikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar itu menegaskan seluruh penyelenggaran perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan gubernur/urusan pemerintahan provinsi dilaksanakan melalui Dinas PM dan PTSP.

Selanjutnya, OPD teknis tidak diperkenankan menerima permohonan perizinan dan nonperizinan dari pemohon dan tidak dibenarkan pula berinteraksi dengan pemohon untuk menjaga independensi dan netralitas.

Dalam instruksi gubernur nomor 120.4/57-Periz/DPM&PTSP/V/2017 itu, juga ditegaskan proses penerbitan perizinan dan non perizinan untuk pertimbangan teknis/kajian apabila memerlukan tinjauan lapangan, penentuan jadwal survei ditentukan oleh Dinas PM dan PTSP.

“Instruksi ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 9 Mei 2017,” tambah Dedi yang sebelumnya sudah beberapa kali memimpin OPD di lingkungan Pemkab Pessel.

Dedi menyebutkan instruksi yang ditandatangani Gubernur Irwan Prayitno ini diharapkan dapat membantu pemohon dalam mendapatkan kepastian dan kejelasan perizinan maupun nonperizinan.

Apalagi, di Dinas PM dan PTSP sudah ada SOP terkait perizinan maupun nonperizinan, yang sudah diselaraskan dan disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Karena menyangkut pelayanan terpadu di lingkungan Pemprov Sumbar, kita berharap dukungan OPD lainnya untuk memantapkan instruksi gubernur tersebut,” kata dia.

 

Singgalang, 13 Juni 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>