«

»

Pemprov Sumbar PiIih Konversi

12 Desember 2017

PADANG — Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengungkapkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Barat atau Bank Nagari belum satu suara soal rencana konversi menjadi bank syariah. Jajaran direksi masih mempertimbangkan untuk lebih dahulu memperkuat unit usaha syariah (UUS) melalui pemisahan unit atau spin-off. Irwan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat selaku pemegang saham utama sangat berharap Bank Nagari memiih konversi. Dia mengaku sudah meminta pengurus Bank Nagari untuk melakukan kajian menyeluruh untuk melakukan konversi.

Irwan meyakini, konversi menjadi bank syariah merupakan jalan terbaik bagi Bank Nagari. Sebab, operasional bank yang sepenuhnya syariah dianggap sesuai dengan kampanye Sumatra Barat tentang wisata halaI. Selain itu, Sumatra Barat juga memiliki pasar Muslim yang besar.

“Kalau saya maunya Iangsung konversi. Tapi, pengurusnya masih mempertimbangkan. Saya menunggu paparan kajian mereka dulu,” kata Irwan kepada Republika, akhir pekan lalu.

Bank Nagari saat ini memang sedang mempertimbangkan dua opsi untuk memperkuat bisnis syariah. Opsi pertama adalah melakukan pemisahan unit usaha syariah. Kedua, melakukan konversi menjadi bank syariah sepenuhnya. “Rapat umum pemegang saham (RUPS) sudah meminta pengurus Bank Nagari untuk melakukan kajian tentang konversi syariah. Semoga berjalan lancar,” kata Irwan.

Sekretaris Perusahaan Bank Nagari Mardiah Muluk menegaskan, pihaknya berkomitmen mengembangkan perbankan syariah. Namun, saat ini Bank Nagari masih fokus mengembangkan UUS yang asetnya menunjukkan tren peningkatan.

Aset UUS Bank Nagari tercatat sebesar Rp 1,4 triliun per awal Desember 2017. Adapun total penyaluran pembiayaan sekitar Rp 1,3 triliun. Dari sisi penghimpunan dana, Bank Nagari memiliki dana pihak ketiga sebesar Rp 1,03 triliun. “Intinya, kami berkomitmen jalankan road map syariah sesuai UU Perbankan Syariah,” katanya.

Pemisahan UUS telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Beleid tersebut mewajibkan bank umum konvensional yang memiliki UUS dengan nilai asset minimal 50 persen dari total nilai asset bank induk wajib melakukan pemisahan unit. Pemisahan harus dilakukan paling lambat 15 tahun setelah UU tersebut diberlakukan. Dengan begitu, spin off harus dilakukan paling lambat 2023.

Mardiah menyebutkan, Bank Nagari juga masih mengacu pada peta jalan perbankan syariah yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Segala peraturan yang dibuat kami jadikan pedoman untuk mengembangkan bisnis syariah,” kata dia.

Sejumlab BPD sudah mulai memproses pemisahan UUS. Salah satu BPD yang bergerak cepat melakukan spin-off adalah UUS Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim. Bank Jatim menargetkan izin prinsip pemisahan UUS bank umum syariah (BUS) bisa dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember ini.

Direktur Utama Bank Jatim Soeroso mengatakan, Bank Jatim sedang mengajukan perizinan ke OJK. Dia mengklaim, sudah melengkapi semua persyaratan. Dokumen pendukung untuk izin prinsip sudah  diberikan kepada OJK pada 31 Oktober 2017. “Akhir tahun ini kami prediksikan keluar izin prinsipnya. Harapannya semakin cepat semakin balk,” ujar Soeroso, belum lama ini.

Menurut Soeroso, izin untuk mendirikan bank umum syariah memiliki beberapa tahapan. Setelah izin prinsip disetujui, perusahaan harus mengajukan izin operasional. Izin prinsip, kata dia, salah satunya menentukan jajaran direksi. •

Republika — 12 Desember 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>