«

»

Sesuai Karakter Daerah, Pendapatan Per Kapita Naik

31 Januari 2018

Membedah Program Pembangunan Sumbar di Graha Pena Padang.

Berangkat dari kondisi keuangan dan infrastruktur daerah “minus” setelah  porakporanda diguncang gempa 30 September 2009 lalu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno beserta jajaran kini telah menuai hasil dari berbagai program dan  kegiatannya.

Lantas di sisa jabatan periode keduanya sekarang, apa yang akan dilakukan politisi PKS ini?

Lewatdiskusi Padang Ekspres bertema “Membedah Program Kerja Pemprov  Sumbar 2018” di Graha Pena Padang, kemarin (30/1), Irwan bersama jajarannya memaparkan program kerja yang sudah dilakukan hingga tahun ini. Dia  menekankan bahwa pembangunan Sumbar dilakukan sesuai karakter daerah.

“Dibandingkan di awal-awal pemerintahan saya usai dilantik menjadi gubernur  tepatnya Minggu (15/8/2010) lalu, sekarang ini pembangunan Sumbar sudah lebih baik. Siapa pun nanti yang menggantikan saya, tinggal melanjutkan saja,” ujar Irwan Prayitno.

Periode pertama Irwan menjadi gubernur Sumbar (2010, red), dia dihadapkan pada banyaknya infrastruktur public rusak, sekolah dan rumah sakit juga banyak ambruk. Begitu pula rumah masyarakat dan kantor pemerintahan.

Namun secara perlahan, semua yang rusak tadi benahi satu per satu. Tahun 2010, kata Irwan, rumah masyarakat yang rusak akibat gempa diperbaiki. Setahun berikutnya, seluruh mushala yang rusak akibat gempa tuntas diperbaiki. Lalu, tahun 2012 giliran gedung sekolah tuntas diperbaiki dan infrastruktur publik yang rusak.

“Pegawai Dinas Peternakan ada sekitar 1,5 tahun bekerja di bedeng-bedeng. Namun, kini para pegawainya sudah menempati gedung perkantoran baru. Demikian juga kantor- kantor OPD (organisasi perangkat daerah) yang ambruk pascagempa, kini boleh dibilang sudah tuntas dibangun dan diperbaiki,” sebutnya.

Di samping melakukan recovery pascagempa, diakui Irwan, dia juga terikat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disusun sebelum dia jadi gubernur.

Umumnya proyek infrastruktur multiyear (tahun jamak). Akibatnya, dia tak bisa berbuat banyak untuk membangun infrastruktur, selain menuntaskan proyek strategis yang sudah ada sebelumnya.

“Meski harus mulai dari nol kilometer, kami tetap berusaha memberikan yang terbaik. Dengan bekerja cepat, tepat, fokus dan langsung ke sasaran. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu, capaian yang ditargetkan pada kami tetap bisa terpenuhi. Bahkan, ada yang terlampaui,” ucapnya.

Selama kepemimpinannya, menurut Irwan, proyek strategis terbengkalai  diselesaikan. Seperti Masjid Raya Sumbar. Dia menggelontorkan APBD cukup besar agar Masjid Raya Sumbar bisa difungsikan seperti sekarang. Selain itu, juga ada pembangunan main stadion, gedung inflasi, gedung kebudayaan, escape building kantor gubernur, dan lain-lain.

“Banyak program strategis yang sudah dibuat dan saat ini juga masih dalam tahap penyelesaian,” tukasnya.

Dalam periode jabatannya yang tengah berjalan , Irwan juga telah mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Sumbar. Bila tahun 2010, pendapatan per kapita masyarakat baru Rp 15 juta per tahun, tahun 2015 menjadi Rp 35 juta per tahun, dan tahun lalu jadi Rp 37 juta per tahun.

“Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat ini, menunjukan bahwa  kesejahteraan masyarakat juga sudah meningkat,” tukasnya dalam diskusi yang dipandu Senior Editor Padang Ekspres Montosori dan dihadiri Direktur Sukri Umar, Senior Editor Two Efly, Pemred Heri Sugiarto, Manager IT Dodi Ardiansyah, jajaran redaktur pelaksana dan redaktur.

Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) juga menunjukkan perbaikan. Tahun 2010 hanya dapat nilai C atau poin 58. Namun saat ini, LAKIP Sumbar nilainya BB atau 72 poin dengan kategori sangat baik. Opini laporan keuangan yang awalnya disclaimer, berubah jadi wajar tanpa pengecualian (WTP). “Itu bisa diwujudkan setelah kami buka klinik SKPD dan benahi aset,” imbuhnya.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2017 mencapai 5,38% atau  di atas pertumbuhan nasional 5,06%. Seiring banyaknya pencapaian yang dihasilkan selama pemerintahannya, Irwan mengaku heran bila masih ada juga orang mempertanyakan apa yang sudah diperbuatnya selama menjadi gubernur.

Tuntaskan Pembangunan

Irwan menekankan bahwa dalam membangun Sumbar tidak bisa meniru   pembangunan kota-kota metropolitan dengan bangunan gedung-gedung pencakar langit, geliat hiburan malam dan pabrik-pabriknya.

Membangun Sumbar harus disesuaikan dengan karakter masyarakat Minang. Jika hal tersebut tak disesuaikan, maka rencana pembangunan yang telah disusun atau direncanakan akan mubazir atau mengalami kegagalan. “Saya pernah membantu masyarakat Mentawai dengan bantuan kapal-kapal, namun ternyata itu tak bisa. Meski Mentawai daerah kepulauan, namun mereka bukanlah nelayan,” ujarnya.

Demikian juga program di bidang peternakan dengan mengarahkan masyarakat  Sumbar minum susu. “Respons masyarakat tak begitu antusias. Karena, pada dasarnya masyarakat Sumbar kurang suka susu, namun lebih menyukai daging. Makanya, berbagai olahan makanan dari daging banyak di Sumbar,” tukasnya.

Begitu pula pembangunan pabrik padat karya, diyakini tak bakalan bagus perkembangannya seperti daerah lain. Pasalnya, masyarakat Sumbar tak suka menerima upah sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun, lebih menyukai sistem bagi hasil dan usaha mandiri. “Berbeda dengan PT Semen Padang. Itu sudah industri padat teknologi,” imbuhnya.

Nah, menurut dia, karakter pembangunan Sumbar masih bertumpu pada sektor pertanian. Tercatat, 60 persen penduduk Sumbar masih bekerja di sektor ini. “Hal ini bisa dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sumbar.

Sektor pertanian menyumbang 23 persen terhadap PDRB. Itulah sebabnya, sampai sekarang Pemprov Sumbar memberikan perhatian lebih pada sektor tersebut ,” terang Irwan.

Dengan menggerakkan sektor pertanian, angka pengangguran Sumbar bisa ditekan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. “Terbukti, angka kemiskinan dan  pengangguran kita jauh di bawah rata-rata nasional,” ujar suami Nevi Irwan Prayitno itu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Hansastri menambahkan, APBD Sumbar sudah mencerminkan arah kebijakan pembangunan Sumbar.

Sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur mendapat porsi lebih besar dari APBD. Untuk kegiatan rutin, yang paling besar hanya untuk pembayaran gaji pegawai.

“Sebelum pelimpahan kewenangan SMA/ SMK ke provinsi, belanja modal hanya  20 persen dari total APBD. Namun setelah SMA/ SMK di bawah provinsi belanja modal jadi sekitar 40 persen,” terang dia.  Dia menyebutkan, tahun ini proyek strategis yang belum tuntas tahun lalu, tetap dilanjutkan.  Ada yang tuntas tahun 2018, 2019 dan 2020. Di antaranya main stadium dan gedung kebudayaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar Fathol Bari menyebutkan, tahun lalu dilakukan peningkatan jalan sepanjang 27 km, sedangkan untuk pemeliharaan jalan sepanjang 1.200 km. “Tahun lalu, lima gedung  pemerintahan yang rusak akibat gempa sudah tuntas diperbaiki. Yakni, kantor Dinas ESDM, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Keuangan Daerah, UPTD Koperasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan,” katanya.

Khusus kantor Pemberdayaan Perempuan, menurut dia, akan dituntaskan tahun ini. Demikian pula pembangunan gedung inflasi. Pembangunan convention hall di Bukiklampu Padang, juga tuntas tahun ini. Lalu, gedung kebudayaan pada zona B dilanjutkan pembangunan menelan anggaran Rp125 miliar. Namun, tahun ini hanya dianggarkan Rp 35 miliar. Sedangkan tahun 2019, dilanjutkan zona C. Main stadiun di Kabuaten Padangpariaman ditargetkan 2020 sudah dapat dimanfaatkan. Main stadium ini bertaraf internasional. “Mudah-mudahan proyek strategis itu dapat tuntas sesuai jadwal yang direncanakan,” ucapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Candra menyebutkan, tahun lalu produksi gabah kering Sumbar 2.773 juta ton atau 1.850 juta ton beras. Untuk kebutuhan Sumbar hanya 600 ribu ton– 650 ribu ton. Artinya ada surplus 1 juta ton.

“Tahun ini ditargetkan produksi gabah naik 2.850 juta ton atau naik sekitar 3 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini pertimbangannya jika ada pertambahan  jumlah penduduk,” tukasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar Yosmeri menyebutkan, pihaknya tak hanya memberikan bantuan peralatan, namun juga meningkatkan teknologi bagi nelayan. Lewat sentuhan teknologi tersebut, nelayan diajarkan bagaimana meningkatkan pendapatan dengan mengolah ikan yang didapatkannya.

Muncul beragam inovasi, di antaranya abon ikan, kerupuk ikan, stick ikan dan lain-  lain. “Sudah ada 100 jenis pengolahan perikanan dibuat masyarakat. Kami juga dorong nelayan bisa melakukan penangkapan ikan lebih jauh lagi. Sehingga, ikan yang didapatkannya lebih banyak lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesdai menyebutkan, penanganan masalah kesehatan harus dilakukan dari hilir. Saat ini di dua kabupaten ditemukan kasus stunting, yakni Pasaman dan Pasaman Barat. Ada 400 ribu masyarakat tak punya jamban. Pada daerah yang cakupan jambannya rendah, banyak ditemukan kasus diare. “Tentunya, hal ini jadi focus kami saat ini,” ucapnya.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian menyebutkan, Pemprov Sumbar sudah memiliki rencana induk pariwisata. Di mana, terdapat kawasan utama pengembangan wisata, kawasan strategis dan potensial. Untuk kawasan utama pengembangan wisata, berarti sudah siap jual dan hanya sedikit membutuhkan polesan. Selain itu, market-nya sudah jelas. Sedangkan kawasan strategis, merupakan kawasan sudah berkembang dan pasarnya sudah mulai berkembang.  Sementara kawasan potensial market-nyayang sudah ada, namun belum tergarap maksimal.

“Memang masih banyak persoalan yang perlu kita benahi. Mulai dari masalah kebersihan objek wisata, toilet dan keramahan masyarakat di sekitar objek wisata dan lainnya. Khusus toilet, anggaran tidak bisa untuk membangunnya jika berada di objek yang bukan milik pemerintah karena terbentur sistem anggaran,” ucapnya.

Terkait jumlah kunjangan wisatawan, menurut Oni, tahun lalu angka kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 53.000 orang. Sedangkan kunjungan wisatawan domestik 7,6 juta orang.

“Target kami tahun 2020 nanti, kunjungan wisatawan mencapai 132.000 orang. Sedangan wisatawan domestic sebetulnya sudah melebihi target tahun ini. Dengan promosi dan berbagai pembenahan di berbagai kawasan wisata, kami yakin angka kunjungan wisatawan lebih meningkat lagi,” jelasnya.

Setiap tahunnya, tambah dia, terdapat 60 iven pariwisata di Sumbar. Bahkan tiga di antaranya, masuk dalam kalender 100 iven berstandar nasional. Seperti Tour De Singkarak. “Untuk branding pariwisata, sejauh ini “Taste of Padang” sudah  mendapat persetujuan dari berbagai pihak,” jelasnya.

Kepala Dinas Pengendalian Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar Rifda  menyebutkan, tahun ini pihaknya tetap fokus pada normalisasi sungai, perguatan tebing dan pengendalian dasar sungai. “Kita juga normalisasi dan perguatan tebing Batang Antokan di Agam, Batang Kalampaian di Padangpariaman dan lainnya,” ucapnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Erinaldi menyebutkan, tahun ini program diarahkan pada pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, serta program peningkatan produksi dan produktivitas. “Ada dana APBD sebesar Rp 9,69 miliar dan APBN sebesar 18,181 miliar untuk mendukung  program peternakan di Sumbar,” tukasnya.

Padang Ekspres, 31 Januari 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>