«

»

Gubernur Instruksikan Penindakan : Setelah Ditertibkan, Kemana PKL Kelok Sembilan?

8 September 2017

Tempat relokasi terhadap 116 pedagang kaki lima (PKL) di Kelok Sembilan, jalur Sumbar-Riau, Harau Limapuluh Kota, belum jelas dimana titik koordinatnya. Pemkab punya usul, agar dilakukan alih profesi. Kabar bakal ditertibkannya PKL di Kelok Sembilan, mencuat setelah Pemkab Limapuluh Kota diwakili Plt Bupati Ferizal Ridwan, mengikuti rapat koordinasi dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno beberapa hari lalu, di Padang.

Pesan itu, juga disampaikan ulang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumbar Zul Ali man, dalam rapat pengembangan dan pengelolaan Kelok Sembilan sebagai destinasti wisata Sumbar, Kamis (7/9) di IKK Sarilamak, Harau.

Dikatakan Zul Aliman, pihak nya sudah menerima intruksi dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno untuk segera melakukan upaya penertiban pedagang di kawasan Kelok IX.

Sebab, sesuai rencana pengembangan kawasan destinasi wisata Sumatera Barat, tahun 2018 mendatang, Kelok IX akan dibangun sebuah tower dan fasilitas pendukung lainnya.

“Sesuai hasil rapat pemerintah daerah dengan Pemprov Sumbar di Padang beberapa waktu lalu, diperoleh kesepakatan, bahwa buat pengembangan kawasan pariwisata Kelok IX, perlu segera dilakukan penertiban PKL,” kata dia.

Makanya, Pol PP Sumbar menurut dia, melakukan koordinasi instruksi Gubernur itu dengan Pemkab Limapuluh Kota. Selain dihadiri Plt Bupati dan sejumlah pimpinan OPD, rapat kemarin juga diikuti perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencarikan solusi dan membuat inovasi buat mengalihkan profesi sekitar 116 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang kawasan Fly Over Kelok IX.

“Saya ingin melihat, sejauh mana inovasi dari OPD kita, mencarikan solusi untuk mengalihkan profesi para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jembatan layang (Fly Over) Kelok IX,” kata Wabup.

Ferizal menyebut, upaya penertiban PKL di kelok IX adalah upaya yang sangat mudah apabila seluruh pihak memiliki komitmen bersama dan mau serius melakukannya. Mengingat, para PKL di Kelok IX juga merupakan anak nagari Limapuluh Kota yang butuh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Sebagai pejabat pelaksana tugas dan kewenangan Bupati, ia memerintahkan kepada OPD menyiapkan program dan anggaran guna membantu para PKL. Dinas Perikanan, misalnya, diminta agar menyiapkan program menambak ikan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, bisa memberikan modal atau pelatihan sebagai peluang usaha baru (UKM).

Singgalang,8 September 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>